Pengembangan Kebijakan Berbasis Bukti Diperkuat, BSKDN Kemendagri Gandeng SKALA untuk Tingkatkan Kapasitas

Jakarta, tvOnenewas.com - Kapasitas analis kebijakan dan pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti di tingkat pusat dan daerah terus ditingkatkan.

Hal itu diwujudkan melalui kolaborasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).

Sebelumnya, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo beserta jajaran menggelar pertemuan dengan Tim SKALA di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.

Pertemuan membahas evaluasi pelaksanaan kerja sama BSKDN Kemendagri dan SKALA periode 2024–2026, termasuk dampak pelatihan penulisan dan advokasi policy brief terhadap proses perumusan kebijakan di daerah.

Dalam paparannya, Team Leader SKALA Petra Karetji menjelaskan bahwa kerja sama tersebut diarahkan agar peningkatan kapasitas analis kebijakan tidak berhenti pada kemampuan menghasilkan dokumen, tetapi juga mencakup kemampuan menyampaikan, mengadvokasi, dan mengawal rekomendasi agar dapat digunakan oleh pengambil keputusan.

"Policy brief bukan sekadar produk tulisan. Hal terpenting adalah bagaimana rekomendasi yang dihasilkan dapat masuk ke dalam proses perencanaan, penyusunan regulasi, penganggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Petra.

Baca Juga

Upaya Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Kemendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital

Petra mengatakan, hasil pendampingan penulisan policy brief telah menunjukkan dampak terhadap regulasi dan pelembagaan ekosistem kebijakan di sejumlah daerah, seperti Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan wilayah Papua.

Di tingkat nasional, hasil kerja sama tersebut turut mendukung penyusunan rancangan kebijakan mengenai tata kelola jabatan fungsional, pengembangan policy hub sebagai wadah analis kebijakan di daerah, penguatan panduan penulisan policy brief, serta pemanfaatan policy brief dalam instrumen penilaian kinerja dan inovasi daerah.

“Kami tidak mengambil alih atau mengubah kebijakan pemerintah. Peran SKALA adalah mendukung dan mengintegrasikan proses, mulai dari pemanfaatan data, penyusunan analisis, komunikasi rekomendasi, hingga mempertemukan berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan semakin inklusif dan berbasis bukti,” jelas Petra.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyampaikan apresiasi terhadap dukungan SKALA dalam meningkatkan kapasitas analis kebijakan, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan peran BSKDN dalam menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas, implementatif, dan berdampak.