Pengembangan Kebijakan Berbasis Bukti Diperkuat, BSKDN Kemendagri Gandeng SKALA untuk Tingkatkan Kapasitas

“Kami mengapresiasi kerja sama yang telah terbangun bersama SKALA. Hasilnya tidak hanya terlihat dari meningkatnya kapasitas para analis kebijakan, tetapi juga dari mulai dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan dalam penyusunan regulasi dan perencanaan pembangunan di sejumlah daerah,” ungkap Yusharto.

Yusharto menegaskan bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketajaman analisis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi, kolaborasi, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

“BSKDN mendukung kelanjutan kerja sama ini, terutama dalam memperkuat advokasi kebijakan dan pelembagaan jejaring analis kebijakan. Kita ingin policy brief yang dihasilkan tidak hanya selesai sebagai dokumen, tetapi benar-benar dibaca, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, BSKDN Kemendagri dan SKALA akan melaksanakan sejumlah agenda bersama hingga Oktober 2026. Kegiatan tersebut meliputi policy dialogue mengenai pembelajaran advokasi kebijakan, workshop penguatan kapasitas advokasi bagi analis kebijakan, pelatihan penulisan rekomendasi kebijakan di Papua Selatan, pengujian modul pelatihan kepala daerah, serta training of trainers untuk mendukung pembentukan policy hub di daerah.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, BSKDN Kemendagri dan SKALA berharap dapat memperluas ekosistem kebijakan berbasis bukti sekaligus memperkuat sinergi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga kajian. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan serta masyarakat di daerah tertinggal. (rpi)

Baca Juga

Gelar Evaluasi Kinerja Triwulan II Ditjen Polpum, Kemendagri Perkuat Pengawasan dan Transparansi