Sasar 10 Ribu Warga Belum Rekam KTP-el, Dukcapil Percepat Penataan Data Penduduk di Nabire

Jakarta, tvOnenews.com – Program Rebranding Dukcapil melalui pelayanan Jemput Bola (Jebol) Administrasi Kependudukan yang digelar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire menjadi langkah percepatan penataan data kependudukan di Papua Tengah. 

Program tersebut menyasar sekitar 10 ribu warga yang belum memiliki KTP elektronik agar seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan publik dan program pemerintah.

Kegiatan yang berlangsung pada 21–25 Juli 2026 dibuka oleh Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun bersama Bupati Nabire Mesak Magai. 

Pembukaan ditandai dengan penabuhan gendang adat, penyerahan plakat dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, serta penyerahan simbolis dokumen kependudukan kepada masyarakat. Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan di Distrik Makimi dengan peninjauan langsung pelayanan oleh Komarudin, Bupati, dan Wakil Bupati Nabire.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pembaruan data kependudukan merupakan fondasi penting agar seluruh program pemerintah dapat tepat sasaran.

Menurutnya, banyak usulan bantuan pemerintah tidak dapat direalisasikan sepenuhnya karena data penerima tidak sesuai dengan basis data resmi kependudukan.

Baca Juga

Komisi II DPR Sambangi BPSDM Kemendagri Jatinangor, Wamendagri III Tegaskan Transformasi Kompetensi ASN Berbasis Dampak

"Sepuluh ribu beasiswa yang diajukan, setelah diverifikasi hanya sekitar dua hingga tiga ribu yang lolos. Karena itu semua data harus terintegrasi dengan data resmi Dukcapil agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak," ujar Komarudin.

Ia juga menegaskan dokumen kependudukan kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik untuk memperoleh bantuan sosial maupun mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, transportasi, hingga pengurusan sertifikat tanah.

"Sekarang mau beli tiket harus punya KTP. Mengurus sertifikat tanah juga harus punya data kependudukan. Begitu juga untuk bansos, semuanya membutuhkan data yang valid," katanya.

Komarudin mengimbau masyarakat Papua Tengah agar proaktif mengurus dokumen kependudukan karena seluruh layanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis. Ia juga meminta pemerintah daerah menggerakkan seluruh aparatur hingga tingkat RT, RW, kepala kampung, dan kepala distrik untuk memastikan seluruh warga terdata.

Melalui Tim Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang dipimpin Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk dan Penduduk Rentan Adminduk Ditjen Dukcapil Kemendagri Ahmad Ridwan, pihaknya menghadirkan pelayanan langsung ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau masyarakat. Selama dua hari pertama pelaksanaan, layanan berhasil menerbitkan 1.398 dokumen kependudukan.