DPR: Negara Wajib Pulihkan Trauma Anak Terduga Pelaku Maling Ayam di Bali
- Instagram @wijaya_uqu
Jakarta, tvOnenews.com - Tangis pilu anak perempuan mengiringi kepergian sang ayah yang tewas seusai dihakimi massa karena diduga maling ayam viral di media sosial.
Anak perempuan itu disebut mengalami trauma karena menyaksikan langsung peristiwa nahas itu di Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka pun merespons soal video viral anak terduga pelaku pencurian ayam yang menangis histeris.
Ia mengatakan negara wajib memulihkan trauma anak terduga pelaku pencurian ayam yang tewas dihakimi massa.
- Tangapan layar X
“Praduga tak bersalah, hak hidup dan perlindungan anak adalah harga mati. Negara wajib hadir memulihkan trauma anak dan menjamin kehidupan keluarga korban,” kata Rieke dalam keteranganya di Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Ia menegaskan, tidak ada ruang untuk main hakim sendiri. Proses hukum harus berjalan, pelaku pengeroyokan wajib diusut tuntas.
Dia mengingatkan, tidak boleh ada standar ganda antara penegakan hukum untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia.
“Mari kita buktikan hukum berlaku untuk semua. Kepada Polri tegakkan hukum dan pulihkan kepercayaan publik,” katanya.
Ia merekomendasikan aparat kepolisian membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas, siapa pelaku pengeroyokan, apa penyebab kematian, dan apakah ada kelalaian pencegahan.
Pihak kepolisian harus mengusut secara transparan, dan akuntabel, dengan menginformasikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka.
“Jangan biarkan ada kesan 'kasus bule cepat, kasus rakyat sendiri lambat'. Keadilan harus terasa, bukan hanya di atas kertas,” tegasnya.
Menurut Rieke, Bali memiliki Tri Hita Karana sebagai pegangan yakni Parahyangan (menghormati hidup sebagai anugerah Tuhan); Pawongan (menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tepo seliro, bukan pengeroyokan) dan Palemahan (menjaga agar tidak ada warga yang sampai terdesak mencuri karena himpitan ekonomi).
- Parlementaria.
Budaya Bali, kata dia, menjadi jalan damai. Mengaktifkan kembali peran banjar, pecalang dan tokoh adat sebagai penengah.
“Jangan biarkan Bali kehilangan jiwanya, Bali yang damai,” ujarnya.
Dia menyebut pemerintah daerah bukan hanya menengahi setelah kejadian, tapi juga mempunyai tanggungjawab mencegah, dengan memperkuat tiga langkah yakni jaring pengaman sosial yang menyasar keluarga rentan agar tidak ada lagi warga yang mencuri karena lapar.
Kedua, layanan hukum gratis di desa agar tahu kemana mengadu selain ke massa. Dan yang ketiga, pelatihan pecalang serta aparat desa tentang standar operasional prosedur (SOP) penanganan terduga pelaku secara manusia dan menyerahkannya ke polisi.
“Mari jadikan keamanan wisatawan berbanding lurus dengan rasa aman warga loka,” tegasnya.
Rieke menekankan, bahwa desa adat sebagai benteng terakhir Bali. Jangan sampai Bali hanya ramah untuk turis, tapi lupa melindungi rakyatnya.
Ia merekomendasikan agar peran Perumah diaktifkan kembali, dan sanksi adat untuk kasus-kasus ringan. Mengarahkan pecalang untuk mengamankan, menenangkan, lalu menyerahkan ke aparat.
Hukum harus ditegakkan, kemanusiaan harus dijaga, dan budaya Bali harus dirawat.
“Jangan biarkan emosi sesaat merusak nilai tepo seliro yang sudah diwariskan leluhur. Negara siap mendukung dengan penguatan regulasi dan anggaran agar desa adat tidak berjuang sendiri,” kata Rieke. (ant)
Load more