Kuasa Hukum Nadiem Makarim Laporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial, Minta Video dan Transkrip Sidang
- istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, melakukan audiensi bersama Tim 6 Pemeriksa Komisi Yudisial (KY), Selasa (28/7/2026). Dalam pertemuan itu, mereka memaparkan secara rinci laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim yang mengadili perkara Nadiem, termasuk dugaan intimidasi terhadap saksi di persidangan.
Kuasa hukum Nadiem, Tabrani Abby, mengatakan tim pemeriksa KY meminta sejumlah kelengkapan berupa rekaman utuh persidangan, transkrip sidang, serta menghadirkan saksi pada pemeriksaan lanjutan.
"Kita menyampaikan kembali isi laporan kita secara detail apa yang pernah kita sampaikan. Kita mendengarkan tanggapan dari Tim 6 pemeriksa," ujar Tabrani.
Menurut dia, hingga saat ini tidak ada kekurangan bukti yang bersifat esensial. Namun, tim pemeriksa meminta video persidangan secara penuh beserta transkrip sebagai bahan pendalaman.
Tabrani menjelaskan, audiensi tersebut baru sebatas mendengarkan penjelasan pelapor. Tim Pemeriksa KY belum mengambil keputusan apapun terkait laporan tersebut.
"Hari ini memang cuma mendengarkan isi laporan pelapor. Mereka belum mengambil keputusan apa pun. Untuk berikutnya adalah pemeriksaan terlapor dan juga saksi dari pihak terlapor dan dari kita juga tentunya. Waktunya nanti akan diberitahukan lewat surat, termasuk agenda pemeriksaan selanjutnya sehingga nanti terakhir mereka mengeluarkan rekomendasi," ujarnya.
Ia berharap dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
"Kita berharap dugaan pelanggaran etik itu terbukti dari fakta persidangan Nadiem Makarim. Apakah itu akan terbukti, kita serahkan kepada tim pemeriksa maupun Komisi Yudisial sendiri," tambahnya.
Sementara itu, kuasa hukum Nadiem lainnya, Zahid Mushafi, mengungkapkan pihaknya juga meminta KY mengklarifikasi informasi mengenai dugaan adanya intervensi terhadap majelis hakim dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara tersebut.
Selain itu, Zahid menyinggung ketua majelis hakim yang disebut telah direkomendasikan menerima sanksi non palu selama enam bulan oleh KY. Rekomendasi tersebut, kata dia, telah disampaikan kepada Mahkamah Agung, namun hingga kini pihaknya belum memperoleh informasi mengenai tindak lanjutnya.
Ia menegaskan, substansi utama laporan yang diajukan bukan menyangkut pokok perkara, melainkan dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim selama memeriksa perkara Nadiem.
Load more