Kerugian Negara Kasus PT Timah Dikoreksi MA

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan koreksi terkait kerugian keuangan negara pada pertimbangan putusan kasasi mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah, Tbk periode April 2017-Februari 2020, Alwin Albar yang termuat dalam Direktori Putusan MA.

Koreksi tersebut berupa pernyataan komponen kerugian lingkungan senilai sekitar Rp271 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola bijih timah di wilayah penambangan PT Timah yang disebut tak tepat dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara.

Dalam perkara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan menyampaikan hasil audit dengan nilai sekitar Rp300 triliun. 

Namun, MA menilai pertimbangan judex facti yang mendasarkan besarnya kerugian keuangan negara pada hasil audit penghitungan BPKP sebesar Rp300 triliun tidak tepat.

MA menjelaskan jumlah kerugian senilai Rp300 triliun tersebut terdiri atas kelebihan pembayaran pada aktivitas kerja sama sewa menyewa alat peralatan processing penglogaman antara PT Timah dengan smelter swasta, serta pembayaran bijih timah kepada mitra tambang PT Timah yang tidak melalui studi kelayakan memadai dengan total sekitar Rp28 triliun. 

Sementara itu, sekitar Rp271 triliun lainnya merupakan kerugian lingkungan terdiri dari kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan.

Baca Juga

Praktisi Sorot Permasalahan Sengketa Tanah di Ambon

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan perkara tersebut merupakan tindak pidana korupsi sehingga dasar penentuan kerugian keuangan negara seharusnya didasarkan pada keuangan negara yang telah dikeluarkan tidak sebagaimana mestinya atau hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh negara, yang keduanya telah dapat diperhitungkan secara pasti.

Selain itu, MA menyatakan kerugian lingkungan baik karena kerusakan lingkungan atau kerusakan ekologi dapat dihitung dan dinilai oleh ahli, termasuk biaya untuk pemulihannya. Namun, tidak serta merta kerusakan lingkungan tersebut menjadi bagian dari kerugian keuangan negara.

Sebab, MA menilai kerugian lingkungan dan kerugian keuangan negara tunduk pada rezim yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda serta memerlukan penegakan hukum yang berbeda, termasuk di dalamnya terkait kompetensi pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Lebih lanjut, menurut MA bahwa kerugian keuangan negara tunduk pada rezim hukum tindak pidana korupsi dan kewenangan pengadilan khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, kerugian lingkungan tunduk pada rezim hukum lingkungan, dan penegakan hukumnya dapat dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum pidana atau perdata di pengadilan negeri.