Prabowo Ungkap Jurus Pemerataan Kesehatan, CKG Tembus 108 Juta Orang dan 66 RSUD Diperkuat
- ANTARA
Jakarta, tvOnenews.com – Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan sejumlah langkah pemerintah untuk memperluas dan memeratakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan melalui program pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan kualitas rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.
Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, Prabowo menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di sektor kesehatan selama 21 bulan masa pemerintahannya.
Cek Kesehatan Gratis Jangkau 108 Juta Orang
Salah satu program yang disoroti Prabowo adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025 hingga Juni 2026.
Layanan CKG kini tersedia di 10.255 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Prabowo berharap masyarakat semakin memanfaatkan layanan tersebut untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan penting dilakukan agar potensi masalah kesehatan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi lebih serius.
"Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Sementara ada rakyat kita yang takut cek kesehatan, takut ketahuan sakitnya apa," ujar Prabowo. (nsp)
Pemerintah pun mendorong agar cakupan program CKG terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa harus menunggu sakit terlebih dahulu.
66 RSUD di Daerah 3T Diperbaiki
Selain memperluas pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga melakukan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah.
Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun dan meningkatkan kualitas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Dari pembangunan tersebut, sebanyak 20 RSUD baru telah beroperasi.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat layanan kesehatan agar masyarakat di daerah tidak harus bergantung pada fasilitas kesehatan di kota-kota besar.
Dengan peningkatan fasilitas RSUD, pemerintah berupaya agar masyarakat di wilayah 3T memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Iuran JKN 96,8 Juta Warga Ditanggung Pemerintah
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang tidak mampu melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Prabowo mengatakan pemerintah telah menanggung penuh iuran JKN bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu.
Menurutnya, cakupan tersebut menunjukkan besarnya peran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
"Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia," kata Prabowo.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kondisi ekonomi masyarakat tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan akses layanan kesehatan.
Pemerintah Kejar Kekurangan Dokter
Meski akses dan fasilitas kesehatan terus diperluas, Prabowo mengatakan pemerintah masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga medis, khususnya dokter umum, dokter gigi, serta dokter spesialis.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang disampaikan Prabowo, kebutuhan tambahan tenaga medis masih cukup besar di berbagai kabupaten dan kota.
Sebanyak 474 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian, 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi.
Sementara itu, sebanyak 481 kabupaten/kota masih membutuhkan tambahan dokter spesialis.
Kekurangan tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus segera ditangani agar peningkatan fasilitas kesehatan dapat diimbangi dengan ketersediaan tenaga medis.
Buka Fakultas Kedokteran dan Program Spesialis Baru
Untuk mengejar kebutuhan tersebut, pemerintah melakukan penambahan kapasitas pendidikan kedokteran.
Selama 21 bulan terakhir, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis.
Program pendidikan tersebut dibuka melalui perguruan tinggi maupun rumah sakit.
Pemerintah juga mulai menghadirkan program studi spesialis di sejumlah wilayah yang sebelumnya belum memiliki pendidikan dokter spesialis. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerataan tenaga kesehatan sekaligus memperkuat layanan medis di daerah.
"Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita," ujar Prabowo.
Dengan penambahan fasilitas pendidikan tersebut, pemerintah berupaya membangun ketersediaan tenaga medis dari sisi hulu, sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di berbagai daerah.
Load more