Prabowo Soroti 360 Kabupaten Tanpa Kehadiran Batalion TNI: Padahal di Situ Ada Kekayaan Kita

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto mengungkap persoalan yang menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan 514 kabupaten yang memiliki wilayah luas, menurut Prabowo, kekuatan pertahanan saat ini belum sebanding dengan luas wilayah yang harus dijaga.

Prabowo mengatakan penambahan kekuatan TNI dibutuhkan agar sistem pertahanan dan keamanan negara dapat hadir secara lebih merata. Ia menilai kondisi geografis Indonesia yang sangat luas membuat keberadaan satuan pertahanan tidak cukup jika hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar,” ujar Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Kamis (17/9/2026).

Persoalan tersebut, kata Prabowo, terlihat dari perbandingan antara jumlah kabupaten dengan jumlah batalion yang tersedia.

Bahkan, apabila setiap kabupaten diasumsikan memiliki satu batalion, masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI.

Baca Juga

Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Jadi Fokus Pengawasan DPR, Minta Polri Usut Tuntas secara Profesional

Kesenjangan kehadiran aparat tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan.

Prabowo mengaitkannya dengan lemahnya pengawasan terhadap wilayah dan kekayaan alam yang berada di dalamnya.

“Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar,” ungkapnya.

Menurut Prabowo, luasnya wilayah yang harus diawasi tanpa dukungan kehadiran unsur pertahanan yang memadai membuka celah terjadinya berbagai aktivitas ilegal.

Ia mencontohkan keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang disebutnya dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penindakan.

Karena itu, penguatan TNI yang tengah disiapkan pemerintah diposisikan Prabowo sebagai bagian dari pembangunan sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjangkau wilayah secara lebih merata.

Di tengah rencana tersebut, Prabowo juga menekankan bahwa peningkatan kekuatan pertahanan tidak berarti Indonesia memiliki porsi belanja militer yang besar jika dibandingkan dengan ukuran ekonominya.

“Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita,” tegasnya.

Prabowo menyebut belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade berada di kisaran 0,9 persen dari PDB. Ia kemudian membandingkannya dengan Singapura yang disebut mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB untuk pertahanan.