Masyarakat Sipil, PBNU, dan DPR Tolak Upaya Pemerintah Pangkas RUU Reforma Agraria

2. Mendesak Ketegasan Presiden RI dan Jajaran Kementerian menanggalkan ego sektoral kementerian, menyelaraskan paradigma hukum birokrasi dengan mandat kemakmuran rakyat, serta menghentikan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat di seluruh wilayah konflik agraria. 

3. Mengajak Seluruh Organisasi Rakyat, Serikat Buruh, Serikat Nelayan, Akademisi, dan Media Massa untuk merapatkan barisan, memantau dari detik ke detik perdebatan Panja di Senayan, dan memastikan hak konstitusional rakyat atas ruang hidup tidak kembali digadaikan.