Indonesia Millennials Center Soroti soal Illicit Enrichment di RDPU, Sebut di Portugal Inkonstitusional

Akan tetapi, kata dia, RUU tersebut tidak hanya dipahami sebagai instrumen untuk memperbesar kewenangan negara dalam mengambil atau merampas aset warga negara.

Namun, yang harus dibangun adalah sistem hukum yang mampu menemukan, menelusuri, membuktikan, mengamankan, memutus serta mengelola aset secara efektif dan rasional.

Beberapa hal yang menjadi sorotan, yakni sinkronisasi regulasi.

Kemudian, IMC juga menyoroti soal perilaku aparat penegak hukum dan batasannya di dalam RUU Perampasan Aset yang perlu diatur secara spesifik

“UU Perampasan Aset ketika diterapkan harus menerapkan sistem kehati-hatian, jangan sesukanya saja,” katanya. (nsi)

Baca Juga

IMC Dukung Komisi III DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset