Gugatan PTUN PDIP dan Implikasi Hukum Pasca-putusan MK

Menurut Perma Nomor 2 Tahun 2019 maka semua sengketa TUN wajib diselesaikan melalui Upaya Administratif menurut ketentuan pasal 78, Pasal 79 UUAP, namun dikecualikan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa apabila gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa di mana Badan atau Pejabat pemerintah tidak mengeluarkan Keputusan maka tidak perlu mengajukan keberatan akan tetapi dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasangan Ganjar-Mahfud mengikuti seluruh tahapan Pilpres di KPU mulai dari awal termasuk pada saat mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tahapan debat calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah lima kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh Paslon 03. 

Dari seluruh tahapan rangkaian pemilu yang berjalan, Paslon 03 sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan apa pun kepada Bawaslu, sehingga Paslon 03 dianggap membuat kesepakatan secara diam-diam (tacit consent) yang di dalam Hukum Perdata disebut sebagai persetujuan diam-diam, dan juga telah melakukan rechtsverwerking sangat dikenal dalam hukum adat dan yurisprudensi, khususnya dalam perkara perdata sengketa tanah.

Asas tersebut dapat diartikan sebagai hilang atau lepasnya hak seseorang karena tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

B. Dalam hal apapun, gugatan PTUN tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. 

Hal ini sebagai konsekuensi berlakunya asas presumtio iuste causa (asas praduga rechtmatig). Dalam hukum administrasi negara, lazim dikenal asas presumptio iustae causa, atau yang dalam bahasa Belanda disebut het vermoeden van rechtmatigheid.

Pada intinya, prinsip ini bermakna bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara/pemerintahan dianggap sah menurut hukum. 

Keputusan itu baru dianggap tidak sah apabila sudah diputuskan tidak sah oleh pengadilan, artinya ada putusan pembatalan (vernietiging) dari pengadilan yang berwenang.

Doktrin hukum administrasi negara banyak menyinggung asas ini. 

Menurut Ridwan HR (2017), konsekuensi asas ini adalah pada dasarnya keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun ada keberatan (bezwaar), banding (beroep), perlawanan (bestreden) atau gugatan terhadap suatu keputusan oleh pihak yang dikenai keputusan tersebut.