Transisi Pekerja Informal Menuju Formal: Jalan Menuju Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang Inklusif

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sektor informal memainkan peranan besar dalam struktur ketenagakerjaan.

Menurut data BPS, lebih dari separuh pekerja Indonesia berada di sektor informal—mulai dari pedagang kaki lima, buruh harian lepas, pekerja rumah tangga, hingga pekerja lepas di sektor jasa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan proporsi pekerja informal di Indonesia pada Februari 2025 menjadi sekitar 86,58 juta orang atau 59,40 persen dari total penduduk bekerja.

Meskipun sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan penghidupan bagi jutaan keluarga, status informal membuat para pekerja berada dalam posisi sangat rentan.

Mereka kerap bekerja tanpa kontrak, tanpa perlindungan hukum, dan tanpa akses pada jaminan sosial.

Dalam konteks ini, transformasi pekerja informal menuju sektor formal menjadi agenda mendesak, bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi nasional.

Baca Juga

Buruh Datang Untuk Mengawal UU Ketenagakerjaan

Transformasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam ILO Recommendation Nomor 204 tentang transisi dari ekonomi informal ke formal.

Rekomendasi ini menekankan bahwa proses formalisasi harus bersifat inklusif, berorientasi pada hak, serta mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan hukum secara terpadu.

Transisi bukan semata proses legalisasi administratif, melainkan juga transformasi struktural yang melibatkan penguatan kapasitas pekerja, pemberdayaan usaha kecil, serta perlindungan atas hak-hak dasar mereka sebagai bagian dari sistem ketenagakerjaan yang adil.

Ketimpangan dan Kerentanan di Sektor Informal

Mengacu pada definisi yang disepakati dalam Konferensi Statistik Buruh Internasional ke-17, pekerja informal mencakup semua individu yang bekerja di unit usaha tidak terdaftar atau yang hubungan kerjanya, baik secara hukum maupun praktik, tidak tercakup dalam regulasi formal ketenagakerjaan, perpajakan, dan jaminan sosial.

Ini mencakup pekerja mandiri tanpa legalitas usaha. Lalu, buruh musiman, harian lepas, atau kontrak tak tertulis serta pekerja rumah tangga tanpa perjanjian kerja.

Mereka tidak dilindungi oleh sistem ketenagakerjaan formal dan berisiko tinggi mengalami kemiskinan, diskriminasi, atau ketidakamanan penghasilan.

Pekerja informal seringkali bekerja tanpa kontrak kerja yang jelas, upah yang tidak tetap, serta tanpa akses atau akses yang terbatas terhadap jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, pensiun, atau perlindungan kecelakaan kerja.