Rekayasa Sosial di Balik Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM

Penutup

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 menunjukkan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang efektif. Melalui insentif perpajakan, negara berupaya mengarahkan pelaku UMKM untuk memasuki sektor formal sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran.

Namun, keberhasilan rekayasa sosial tersebut tidak boleh berhenti pada aspek legalitas dan kepatuhan pajak semata. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kemudahan yang diberikan tidak berubah menjadi zona nyaman yang menghambat pertumbuhan usaha. 

Sebab pada akhirnya, tujuan negara bukan hanya menciptakan UMKM yang formal, tetapi juga UMKM yang mampu naik kelas, berdaya saing, dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Disclaimer: Tulisan ini sepenuhnya dibuat untuk keperluan studi dan publikasi keilmuan hukum.
Penulis: Wahyu Hidayat, S.H (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta)

Baca Juga

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas