Prabowo Tekankan Efisiensi APBN di Sidang Tahunan MPR/DPR RI
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR–DPD RI, Jumat (15/8/2025), yang digelar sehari lebih awal dari biasanya lantaran 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu.
Pidato ini sekaligus menjadi momentum menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah komitmen Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Apbn).
Prabowo mengungkap, pemerintah berhasil menyelamatkan sekitar Rp300 triliun yang dinilai rawan diselewengkan, seperti anggaran perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, dan pos-pos yang kerap menjadi celah korupsi.
Dana tersebut dialihkan untuk program yang lebih produktif dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain isu efisiensi, Presiden memaparkan capaian 299 hari masa pemerintahannya.
Di bidang ekonomi, pertumbuhan tercatat 5,12% pada kuartal II 2025. Program unggulan Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 20 juta siswa di seluruh Indonesia, dengan 5.800 pusat layanan gizi tersebar di 38 provinsi, menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di sektor dapur umum, serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
Di sektor pendidikan, Prabowo melaporkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat, renovasi 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah, distribusi 288 ribu layar pintar, serta pendirian sekolah unggul seperti Sekolah Unggul Garuda dan SMA Taruna Nusantara di berbagai wilayah.
Bidang kesehatan juga mendapat sorotan, dengan 18 juta warga telah memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis dan 66 rumah sakit di kabupaten sedang ditingkatkan fasilitasnya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memuji dua program unggulan, yakni Koperasi Merah Putih yang dianggap sebagai instrumen perjuangan ekonomi rakyat, serta Sekolah Rakyat yang dinilainya sebagai solusi strategis bagi masalah pemerataan pendidikan.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga memberikan apresiasi serupa, di hadapan 1.251 tamu undangan yang hadir di Gedung MPR/DPR RI.
