Prabowo Efisiensi BUMN, Analis Politik: Struktur Pengelolaan BUMN Kita Masih Berat Dikelola
Jakarta, tvOnenews.com - Rencana Presiden prabowo Subianto melakukan efisiensi di tubuh Badan Usaha Milik Negara ( Bumn) menjadi salah satu sorotan dalam pidato kenegaraan yang baru-baru ini disampaikan.
Narasi efisiensi ini dinilai bukan sekadar wacana, melainkan sinyal kuat komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola BUMN yang selama ini kerap dibayangi birokrasi dan kepentingan politik.
Analis Politik Universitas Bakrie Muhammad Tri Andika menilai, setidaknya ada tiga konteks penting di balik pernyataan Presiden Prabowo.
Pertama, sebagai presiden baru, Prabowo harus membangun sentimen positif di mata publik dengan menunjukkan dirinya sebagai pemimpin pro-rakyat.
Kedua, latar belakang keluarga Prabowo, putra dari Begawan Ekonomi, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, membuat isu ekonomi, termasuk BUMN, menjadi relevan baginya.
Ketiga, dinamika internal BUMN, termasuk mundurnya salah satu direktur Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, yang dikenal dekat dengan Prabowo, menunjukkan masih adanya persoalan birokrasi yang menghambat kinerja perusahaan negara.
Menurut Andika, persoalan utama yang dihadapi adalah “residu birokrasi” di bawah struktur Kementerian BUMN, sehingga meski ada holding Danantara, fleksibilitas bisnis belum sepenuhnya berjalan.
Hal inilah yang disebut sebagai alarm bagi Presiden untuk mempercepat reformasi manajemen BUMN.
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi VI, Andre Rosiade, menegaskan dukungan penuh parlemen terhadap langkah Presiden.
Ia menyebut, pembenahan yang dilakukan Danantara, baik melalui operating holding maupun investment holding, sudah berada di jalur yang tepat.
Andre juga menyoroti besarnya gaji dan bonus komisaris yang dinilai tidak sepadan dengan kontribusi, sehingga wajar jika efisiensi dilakukan.
Ia menambahkan, pertemuan rutin antara Danantara dan direksi BUMN telah membawa dampak positif.
Sebagai contoh, Semen Indonesia Grup yang sebelumnya dinilai merugi kini menunjukkan perbaikan kinerja setelah dilakukan evaluasi dan pergantian direksi.
Dengan transparansi, evaluasi rutin, dan pengawasan ketat, pemerintah berharap BUMN dapat menghasilkan dividen yang signifikan untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus mengurangi risiko defisit anggaran.
Reformasi BUMN yang digagas Presiden Prabowo dinilai sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan profesional, sekaligus menegaskan posisi BUMN sebagai motor ekonomi bangsa.
