Purbaya Akui Tak Suka Banyak Utang dalam Pengelolaan Anggaran Negara
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak menyukai pengelolaan Anggaran negara yang bergantung pada utang besar.
Namun, ia menilai selama kondisi ekonomi nasional tetap stabil dan prospek pertumbuhan ekonomi terjaga, utang yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat bagi pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat menanggapi perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang mengalami penurunan dari 6,97% menjadi 6,09%.
Menurutnya, turunnya yield menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap positif.
Meskipun menegaskan tak suka banyak utang, Purbaya menyebut penurunan bunga pinjaman membuat biaya membangun semakin murah ke depan.
Sementara itu, data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan posisi utang pemerintah per Juni 2025 mencapai Rp9.138 triliun, terdiri atas pinjaman dan SBN. Angka tersebut sedikit menurun dibanding posisi Mei 2025 yang sebesar Rp9.177 triliun.
Namun demikian, total utang masih meningkat dibandingkan akhir 2024 yang sebesar Rp8.813 triliun. Dari komponen utang, pinjaman naik tipis dari Rp11.147 triliun menjadi Rp11.157 triliun, sementara utang berbentuk SBN turun dari Rp8.029 triliun menjadi Rp7.980 triliun.
Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 39,86%, yang menurut Kemenkeu masih tergolong aman dibanding negara lain.
Hingga 31 September 2025, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp501,5 triliun untuk membiayai defisit APBN 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan ditanggung oleh APBN.
Menurutnya, pembiayaan proyek tersebut menjadi tanggung jawab Danantara, lembaga pengelola perusahaan-perusahaan BUMN yang setiap tahun menerima dividen lebih
