Rapat Bencana, Purbaya Blak-blakan Sentil KSAD soal "Utang" Jembatan Darurat
Banda Aceh, tvOnenews.com - Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana Sumatera bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan para kepala daerah di Banda Aceh.
Rapat koordinasi tersebut membahas percepatan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk pembangunan infrastruktur darurat. Suasana rapat berlangsung cair dan sesekali diwarnai candaan dari para pejabat yang hadir.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat melontarkan candaan bernada sindiran terkait mekanisme pembiayaan penanganan bencana.
Dalam forum tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat ( Ksad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memaparkan progres pembangunan Jembatan darurat di daerah terdampak bencana.
Maruli menjelaskan, TNI AD membangun sejumlah jembatan secara swadaya sambil menunggu dukungan sistem pembiayaan pemerintah.
Ia menyebut Presiden telah merencanakan pembelian jembatan Bailey dari luar negeri karena keterbatasan stok di dalam negeri.
Menurut Maruli, hingga saat ini total 22 unit jembatan Bailey telah dikerahkan ke lokasi bencana, ditambah 14 unit dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ia juga menyampaikan bahwa pengadaan jembatan dari Medan dinilai lebih cepat dibandingkan harus mendatangkannya dari Jakarta.
Namun demikian, Maruli mengaku masih menanggung biaya pembangunan jembatan tersebut karena belum memahami secara detail mekanisme keuangan yang berlaku.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mengetahui adanya biaya yang masih ditanggung TNI AD.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan pada prinsipnya melakukan pembayaran jika telah menerima tagihan resmi, dan selama ini mekanisme penyaluran anggaran bencana dilakukan satu pintu melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Candaan pun mencairkan suasana rapat ketika Purbaya menanyakan jaminan atas “utang” pembangunan jembatan tersebut, yang dijawab Maruli dengan kelakar bahwa jaminannya adalah tentara.
Purbaya juga sempat menyinggung dana siap pakai BNPB senilai Rp1,51 triliun yang perlu segera dimanfaatkan sebelum akhir tahun agar tidak hangus.
Dalam rapat itu, Menteri Keuangan juga menjelaskan pemerintah telah mencairkan dana darurat sesuai arahan Presiden.
Total dana sebesar Rp68 miliar telah disalurkan untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak, dengan alokasi Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi.
Selain itu, pemerintah menyiapkan dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinasikan melalui BNPB untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana di Sumatera.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya DPR dan pemerintah untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan terkoordinasi, efektif, dan tepat sasaran di wilayah terdampak bencana.
