Bahas Persiapan Haji di Tengah Konflik Timteng, Komisi VIII DPR RI Rapat Bersama Kemenhaj
Jakarta, tvOnenews.com – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 di tengah situasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Rapat kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansori Siregar. Dalam rapat itu, Komisi VIII meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi guna menjamin keamanan jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi.
Salah satu perhatian utama adalah terkait jalur dan rute penerbangan jemaah haji, mengingat adanya potensi gangguan penerbangan akibat konflik yang melibatkan sejumlah negara di kawasan tersebut.
Menteri Haji dan Umrah, Muhammad Irfan Yusuf, menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk memastikan penerbangan jemaah tetap aman.
Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah tetap memberangkatkan jemaah haji meskipun situasi konflik masih berlangsung, selama pemerintah Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji.
Untuk mengantisipasi risiko penerbangan, pemerintah juga menyiapkan opsi pengalihan rute pesawat yang menjauhi wilayah konflik seperti Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Alternatif rute yang dipertimbangkan adalah jalur selatan melalui Samudra Hindia dan masuk ke wilayah udara Afrika Timur sebelum menuju Arab Saudi atau jalur aman lainnya.
Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan otoritas penerbangan serta pemerintah Arab Saudi untuk memastikan keselamatan jalur penerbangan jemaah haji.
Namun pengalihan rute tersebut berpotensi menambah waktu tempuh perjalanan. Jika jarak penerbangan menjadi lebih panjang, pesawat dengan jangkauan terbatas kemungkinan harus melakukan technical landing di negara ketiga untuk pengisian bahan bakar.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian slot time penerbangan agar jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah tetap sesuai rencana.
Pengalihan rute dan penambahan waktu tempuh tersebut juga diperkirakan akan berdampak pada peningkatan biaya operasional penerbangan haji.
Pemerintah pun tengah menghitung berbagai kemungkinan agar penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan aman dan lancar bagi jemaah Indonesia.
