Lonjakan Kasus Terjadi di 22 Provinsi, Perlukah Rem Darurat?

Jakarta - Dalam rapat koordinasi penanganan COVID-19 Nasional melalui kanal YouTube Pusdalop BNPB, Senin (14/6), Koordinator Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan sebanyak 22 Provinsi mengalami kenaikan kasus aktif COVID-19.

Menurut Dewi, kenaikan itu terjadi selama tujuh hari hingga Sabtu (12/6).

“Saat ini tujuh hari terakhir kita melihat adanya tren kenaikan kasus aktif di 22 provinsi. Anggap saja ini sebagai lampu kuning,” tutur Dewi.

Provinsi yang mengalami tren kenaikan tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua.

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Hery Trianto, berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet dan sudah diumumkan oleh Ketua Komite KPC PEN akan ada perpanjangan PPKM Mikro bagi daerah-daerah yang berada di zona merah. 

Selain itu, perkantoran yang berada di daerah zona merah pun kembali lagi dibatasi dengan maksimal 25 persen saja yang masuk kantor.

Bahkan beberapa daerah menerapkan karantina wilayah mikro dimana melarang warganya keluar rumah, seperti yang diterapkan di Kudus, Jawa Tengah.

Namun menurut Ahli Kesehatan Masyarakat, Hermawan Saputra, untuk memutus mata rantai COVID-19 tidak cukup hanya PPKM Mikro. Pemerintah harus melakukan PSBB serentak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020.

Diharapkan regulasi-regulasi yang dikeluarkan Pemerintah dapat menekan laju penularan COVID-19 yang kasusnya mulai melonjak tajam lagi termasuk di DKI Jakarta.

Ketersediaan kasus atau bed occupancy rate (BOR) di Jakarta sudah hampir penuh. Bahkan kemarin sempat beredar di media sosial pasien yang hendak diisolasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlets membludak.

Pemerintah pun segera merespon kedaruratan ini dengan segera membuka tower 8 RSDC Wisma Atlet Pademangan untuk merawat pasien OTG dan tenaga kesehatan yang saat ini mengisi tower tersebut akan dipindahkan.

Selain tower 8 RSDC, Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk mengoperasikan Rusun Cilincing untuk menampung Pasien COVID-19.

Pemerintah akan menggunakan 5 tower rusun dengan masing-masing 16 lantai sehingga dapat menambah 2.550 tempat tidur. (awy)