Respons Forkopimda Tangani Penanganan Gempa Bumi Tuai Kritik Publik

NTT, tvOnenews.com - Penanganan pasca bencana gempa bumi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Nusa Tenggara Timur (NTT) turut menuai kritik.

Ketua Pemuda Bulan Bintang NTT, Rian Hidayat mengatakan situasi kebencanaan semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan kapasitas dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

Namun, minimnya kehadiran dan koordinasi unsur Forkopimda di tengah kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas respons pemerintah dalam situasi darurat.

Sumber :

• Istimewa

Kritik tersebut juga disampaikan menyusul pernyataan Gubernur NTT yang meminta masyarakat terlebih dahulu berutang kepada warung untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menghadapi kondisi bencana.

Rian menilai pernyataan tersebut perlu dilihat secara kritis karena masyarakat terdampak bencana berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial. 

Baca Juga

Biaya Hidup Menipis Pascagempa, Mahasiswa NTT di Yogyakarta Bertahan Hidup dengan "Ngebon" Hingga Cari Nasi Gratis di Warung

Menurutnya pemenuhan kebutuhan dasar tidak semestinya dibebankan kepada masyarakat melalui mekanisme utang, terlebih kepada pelaku usaha kecil yang juga memiliki keterbatasan modal.

“Dalam kondisi bencana, pemerintah harus memastikan masyarakat terdampak memperoleh akses terhadap pangan, air bersih, kesehatan, tempat tinggal sementara, serta kebutuhan dasar lainnya melalui mekanisme penanganan bencana yang terencana dan akuntabel,” katanya, Rabu (19/8/2026).

Rian mengatakan persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya bantuan tetapi menyangkut kualitas kehadiran negara dalam situasi krisis.

Ia menilai Forkopimda sebagai unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif, mulai dari pemetaan wilayah terdampak, evakuasi masyarakat, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kondisi bencana, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta penggunaan sumber daya dan anggaran untuk penanggulangan bencana.

Rian menegaskan kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan bukan semata-mata upaya menyudutkan pihak tertentu.

Menurutnya, kritik publik perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana dengan memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keberpihakan kepada masyarakat diterapkan.

“Dalam keadaan bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada banyaknya pernyataan yang disampaikan, tetapi pada sejauh mana negara mampu hadir menyelamatkan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Masyarakat NTT membutuhkan kepemimpinan yang hadir di tengah krisis, bukan sekadar imbauan agar masyarakat bertahan dengan cara berutang,” pungkasnya.(raa)