KDM Heran dengan Pekerja Tambang Bogor: Hitungan 3 Ribu, yang Diajukan Malah 18 Ribu Orang

tvOnenews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil sikap tegas terkait polemik jalur tambang di Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Pria yang akrab disapa KDM ini dengan berani menolak pembukaan kembali izin operasional tambang demi memprioritaskan kenyamanan serta keselamatan masyarakat luas.

Sebagai jalan tengah, KDM telah menawarkan solusi konkret bagi para eks pekerja kasar tambang agar beralih profesi menjadi tenaga kebersihan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Barat.

Tawaran ini mencakup upah yang jauh lebih layak serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber :

• Cepi Kurnia/tvOne

"Saya sudah minta data pekerja kasar tambang yang upahnya hanya Rp40.000–Rp50.000 per hari tanpa asuransi itu. Mau saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Jabar untuk wilayah Bogor. Tetapi sampai sekarang, tidak ada yang memberi datanya," ungkap KDM di Bandung, Rabu (6/5/2026).

KDM membeberkan bahwa salah satu ganjalan utama dalam penyelesaian konflik ini adalah adanya ketidaksesuaian data terkait kompensasi.

Baca Juga

Perkuat Perlindungan Pekerja di Ekosistem Koperasi, BPJS Ketenagakerjaan Teken Kerja Sama dengan Kemenkop

Pemprov Jabar menghitung jumlah pekerja terdampak hanya berkisar 3.000 orang, namun pihak desa justru mengajukan data fantastis sebanyak 18.000 penerima.

"Tadinya saya menghitung, jika 3.000 orang diberikan kompensasi Rp3 juta per bulan selama enam bulan, itu cukup. Tetapi karena yang diajukan 18.000 orang, alokasi yang seharusnya untuk enam bulan habis diberikan sekali saja. Bagi kami, kewajiban kompensasi itu sudah selesai," tuturnya.

Terkait upaya Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus mendorong pertemuan antara Gubernur dan pengusaha tambang, Dedi Mulyadi memilih untuk menjaga jarak.

Sumber :

• Istimewa

Ia menegaskan tidak ingin terjebak dalam konflik kepentingan dan bersikeras bahwa segala keputusan harus berbasis sistem.

"Saya belum memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekadar pertemuan informal. Kita harus ingat, yang disebut bekerja di sektor tambang itu tidak semuanya pekerja kasar. Ada juga yang hanya berdiri di jalan minta setoran," tegasnya.