Tak Habis Pikir, PKL Cicadas Tolak Rp10 Juta, Malah Tuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Ganti Rugi Miliaran

tvOnenews.com - Di tengah upaya penataan Kota Bandung, Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Gubernur Jawa Barat itu menghadapi gelombang protes dari para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas, Jalan Ahmad Yani, Bandung, yang lapaknya dibongkar dalam program penertiban trotoar. 

Bukan hanya kecewa, sebagian pedagang bahkan menuntut kompensasi hingga miliaran rupiah kepada pemerintah.

Tuntutan tersebut langsung memicu perhatian masyarakat setelah video protes para PKL viral di media sosial. Dalam unggahan akun TikTok @spirit.id, terlihat sejumlah pedagang menyampaikan kemarahan mereka terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan pemerintah daerah. 

Para PKL menganggap kompensasi Rp10 juta yang ditawarkan tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang mereka alami setelah kehilangan tempat berjualan.

Situasi ini pun menjadi perdebatan publik. Di satu sisi, pemerintah ingin mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki dan mendukung proyek transportasi modern. 

Namun di sisi lain, para pedagang merasa kehilangan sumber penghidupan yang selama bertahun-tahun menjadi sandaran ekonomi keluarga mereka. 

Baca Juga

Mengenal Sekolah Hybrid untuk Nelayan dan Atlet Diinisiasi KDM, Kini 1.128 Sekolah Swasta Bermitra dengan Pemprov Jabar

Polemik tersebut akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu, 21 Mei 2026.
 

Sumber :

• YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL

PKL Cicadas Tolak Kompensasi Rp10 Juta

Penertiban lapak PKL di trotoar Cicadas dilakukan sebagai bagian dari program penataan ruang publik dan mendukung pengembangan Bus Rapid Transit di Kota Bandung. Pemerintah ingin mengembalikan fungsi trotoar agar nyaman digunakan pejalan kaki dan memperbaiki wajah kota.

Namun kebijakan itu mendapat penolakan keras dari para pedagang. Mereka merasa kehilangan mata pencaharian dan menilai kompensasi Rp10 juta yang disiapkan pemerintah tidak cukup untuk memulai usaha baru.

Video kemarahan para PKL pun viral dan menuai berbagai reaksi warganet. Banyak yang bersimpati kepada pedagang kecil, tetapi tak sedikit pula yang mendukung langkah pemerintah demi ketertiban kota.

Menanggapi polemik tersebut, Dedi Mulyadi justru memberikan respons yang cukup mengejutkan. Ia tidak membalas protes dengan nada keras, melainkan menyampaikan apresiasi atas kemarahan para pedagang.

“Dan saya sampaikan buat bapak dan ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya,” ujar Dedi Mulyadi.

Menurutnya, menjadi pemimpin memang tidak selalu berada dalam posisi yang disukai semua pihak.

“Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, bapak dan ibu pasti kecewa. Tetapi ya saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bergaris pada ketentuan peraturan,” tegasnya.

Sumber :

• instagram Dedimulyadi71

Dedi Mulyadi Tegaskan Fungsi Trotoar

Dalam penjelasannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penertiban tersebut bukan berarti pemerintah mengabaikan nasib para PKL. 

Ia memahami bahwa pedagang membutuhkan penghasilan untuk menghidupi keluarga. Namun menurutnya, trotoar tetap harus dikembalikan kepada fungsi awalnya sebagai ruang publik untuk pejalan kaki.

“Memang pedagang kaki lima itu perlu hidup karena perlu membiayai keluarga, tetapi trotoar bukan untuk pedagang, trotoar untuk berjalan kaki,” ujar Dedi.

Ia juga menyoroti hak pemilik toko di sepanjang jalan yang selama ini tertutup lapak PKL.

“Hak pejalan kaki harus diberikan, hak yang punya toko harus diberikan, jangan sampai toko juga nggak kelihatan dari depan,” lanjutnya.

KDM menjelaskan bahwa program penataan ini sudah lama dirancang pemerintah dan menjadi bagian dari upaya menciptakan kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman untuk semua masyarakat.

Soal Kompensasi Miliaran, KDM Buka Suara

Sorotan terbesar dalam polemik ini datang dari tuntutan kompensasi miliaran rupiah yang diajukan sejumlah PKL. 

Menurut Dedi Mulyadi, secara aturan pemerintah sebenarnya tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada pedagang yang menempati fasilitas umum.

“Mengenai bantuan atau kompensasi, sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur pemerintah harus memberikan kompensasi atas kegiatan pembongkaran bangunan atau pedagang yang menggunakan fasilitas umum,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan bantuan atas dasar pertimbangan ekonomi dan kemanusiaan agar para pedagang memiliki kesempatan melanjutkan usaha di tempat lain.

Namun ketika muncul tuntutan ganti rugi hingga miliaran rupiah, Dedi Mulyadi menilai hal tersebut tidak realistis.

“Nah untuk itu saya menerima atas kemarahannya, tapi kalau saya harus memberi miliar-miliar, enggak mungkin juga karena kemampuan keuangan kita kan tidak mungkin ngasih bantuan bermiliar-miliar pada orang-orang,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Dedi Mulyadi mengajak seluruh warga menjaga Bandung sebagai kota yang nyaman untuk semua pihak.

“Saya akan terus menjaga pemerintah kota dan kabupaten untuk konsisten menjalankan amanahnya sebagai pemimpin daerah, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan karena Bandung milik kita semua,” tutupnya.

Polemik PKL Cicadas kini menjadi gambaran bagaimana penataan kota sering kali berbenturan dengan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat kecil. 

Di satu sisi, pemerintah dituntut menciptakan ruang publik yang tertib, tetapi di sisi lain juga harus memikirkan solusi berkelanjutan bagi warga yang terdampak. (udn)