Dedi Mulyadi 'Bongkar' Dugaan Setoran Tambang Tanah Ilegal di Subang: Galian Tanah Beroknum, Bikin Segala Hal Berharga Maksimum

Pernyataan itu langsung memancing perhatian publik karena menyinggung praktik pungutan liar dalam aktivitas tambang ilegal. Dedi menilai kondisi seperti ini justru merugikan negara dan masyarakat karena uang yang beredar hanya dinikmati segelintir pihak.

Jalan Rusak dan Keluhan Warga Jadi Sorotan

Maraknya galian tanah merah ilegal di Subang selama ini memang memicu banyak protes warga. Kendaraan dump truk pengangkut tanah disebut kerap melintas di jalan perkampungan dengan muatan berlebih.

Akibatnya, banyak ruas jalan mengalami kerusakan parah dan bergelombang. Selain itu, aktivitas kendaraan berat juga menimbulkan debu yang mengganggu kesehatan warga sekitar.

Merespons banyaknya keluhan masyarakat, Muspika Kecamatan Pagaden Barat bersama aparat gabungan sebelumnya telah melakukan penutupan dua lokasi galian tanah merah ilegal di Desa Margahayu dan Desa Bendungan.

Penutupan dilakukan dengan pemasangan garis Satpol PP serta penyitaan kunci alat berat di lokasi tambang. Aparat menegaskan aktivitas galian dihentikan sementara sampai pihak pengusaha mengurus izin resmi.

Baca Juga

Minta Perusahaan di Jabar Hapus Batasan Usia Pelamar, Dedi Mulyadi: Jika Usia Tua tapi Masih Produktif Seharusnya Masih Diperbolehkan Kerja

Dedi Mulyadi Siapkan Solusi Legal dan Pajak untuk Tambang

Berbeda dengan pendekatan penutupan semata, Dedi Mulyadi justru mencoba menawarkan solusi yang menurutnya lebih realistis. 

Ia mengaku tidak ingin menghambat aktivitas ekonomi masyarakat selama tetap bisa diatur secara legal dan memberi manfaat bagi daerah.

“Saya tidak mau menghambat. Hari Senin nanti bertemu dengan SDM Provinsi, saya panggil kepala dinas pertanian dan Bappeda untuk dibuatkan rekomendasi kerja sama,” ujar Dedi.

Sumber :

• instagram Dedimulyadi71

Menurutnya, aktivitas pengerukan tanah bisa tetap berjalan jika disertai penataan lahan pertanian dan sistem pajak yang jelas. 

Dengan begitu, hasil ekonomi dari tambang dapat masuk menjadi pendapatan daerah, bukan sekadar setoran ke oknum tertentu.

“Bangun sawah tapi ada tanah yang dijual. Tanahnya nanti ada objek pajak yang harus dibayarkan. Jadi sawah terbangun, pajak masuk. Nanti jalannya jadi bagus dari hasil pajak itu,” katanya.

Ia juga menyindir praktik setoran ilegal yang selama ini diduga terjadi di lapangan.

“Daripada sekarang jalannya jelek, cuma oknum doang yang perutnya gede karena setoran bulanan,” tegas Dedi Mulyadi.