Hasil Survei LSI: Kepuasan Masyarakat Jawa Barat terhadap Kepemimpinan Dedi Mulyadi Capai 95 Persen

Djayadi membeberkan indikator utama yang mendasari persepsi positif Tata Kelola Pemerintahan Lebih dari 60 persen masyarakat menilai pelaksanaan pemerintahan berjalan sangat baik.

"Stabilitas Ekonomi, 44 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi daerah berada dalam kategori sedang/stabil. Layanan Publik dan Infrastruktur, Keberhasilan program lintas sektor seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan koperasi dirasakan langsung oleh masyarakat,"ungkapnya. 

"Personalitas dan Komunikasi Publik, Popularitas Dedi Mulyadi (KDM) mendekati 100 perssn. Penggunaan media sosial secara aktif dan konten harian yang transparan dinilai berhasil membangun kedekatan serta persepsi positif publik,"tuturnya. 

Menanggapi hasil survei tersebut, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Antik Bintari, memberikan apresiasi sekaligus catatan strategis bagi keberlanjutan kepemimpinan Jabar. Menurutnya, hasil riset ini merupakan amunisi penting untuk mewujudkan visi Jabar Istimewa.

"Survei ini adalah peta jalan agar birokrasi dan kepala daerah dapat berkolaborasi lebih padu. Visi Jawa Barat Istimewa harus dipastikan berjalan sesuai koridor dan tupoksi masing-masing perangkat daerah," tegas Antik.

Antik menggarisbawahi sejumlah isu krusial yang memerlukan perhatian dan terobosan strategi Pemprov Jabar ke depan.

Baca Juga

Sosok Polisi Jujur Jenderal Hoegeng yang Diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto

"Keberpihakan Anggaran & Sinergi Wilayah, Penguatan relasi anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pembangunan merata di seluruh pelosok Jabar,"ungkapnya. 

Penanganan Ketimpangan Gender, Masalah gender dinilai interkonektif dan berdampak langsung pada program prioritas lain.

"Isu Sosial Melintas Sektor, Perlunya tindakan terpadu lintas instansi untuk menangani penurunan angka stunting, perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking),"tuturnya. 

Atik mengatakan, hasil evaluasi publik ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan evaluasi bagi Pemprov Jabar, melainkan juga menginspirasi daerah lain di Indonesia dalam mengoptimalkan kinerja di tengah keterbatasan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. (cpi/rpi)