Serikat Pekerja Sepakat Jaga Kondusivitas Jelang Penetapan Upah Minimum 2026

Irjen Pol Nanang juga mengingatkan adanya potensi provokasi dari kelompok tertentu, termasuk aktivitas kelompok Anarko, serta mengimbau seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif menjelang akhir tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW FSPMI Jatim, Jazuli, menambahkan bahwa penetapan upah idealnya mempertimbangkan kembali standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ia menyinggung hasil survei DEN yang menunjukkan angka KHL Jatim mencapai Rp3,5 juta.

“UMP harus lebih realistis, tetapi jangan berubah terlalu ekstrem agar tidak berdampak negatif bagi dunia usaha,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, seluruh perwakilan serikat pekerja juga menandatangani Deklarasi Damai sebagai komitmen menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur. Isi deklarasi tersebut antara lain:

1. Menolak segala bentuk tindakan demonstrasi anarkis, merusak, membakar, dan menjarah.

2. Siap mengamankan wilayah Jawa Timur dari massa perusuh dan tidak akan main hakim sendiri.

Baca Juga

Proses Kepailitan PT Kedap Sayaaq Dipersoalkan, PN Surabaya Beri Tanggapan

3. Mendukung Polri mengambil langkah tegas dan proporsional terhadap massa anarkis.

4. Menolak berita hoax, isu SARA, dan ujaran kebencian serta mendukung Polri dalam penegakan hukum.

5. Berpartisipasi aktif mewujudkan kamtibmas yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan elemen pekerja. Dengan deklarasi damai dan komitmen dialog yang berkesinambungan, Jawa Timur diharapkan tetap kondusif jelang penetapan upah 2026, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi serta keberlanjutan investasi di provinsi ini. (hen)