Perketat Verifikasi Beasiswa Pemuda Tangguh, Wali Kota Surabaya Pastikan Warga Tak Mampu Berperestasi Bisa Kuliah

Surabaya, tvOnenews.com - Merespons adanya temuan ketidaktepatan sasaran, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi dan menyeragamkan nilai bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada program Beasiswa Pemuda Tangguh untuk mahasiswa menjadi Rp2,5 juta per semester.

Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya penerima beasiswa dari keluarga mampu, yang seharusnya tak menikmati bantuan UKT yang dikhususkan untuk warga pra sejahtera agar dapat meraih mimpinya tersebut.

"Saya harus berani membongkar ini demi keadilan. Ada yang UKTnya mencapai Rp15 juta per semester dan dibayar Pemkot, padahal dia dari keluarga mampu. Sementara di sisi lain, masih banyak warga tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan untuk sekolah," ujar Wali Kota Eri Cahyadi, di Balai Kota Surabaya, Sabtu (24/1).

Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 70 persen dari temuan masalah ini berasal dari mahasiswa jalur mandiri. Cak Eri bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji (Cak Ji) menyoroti kontradiksi antara status ekonomi penerima beasiswa Pemuda Tangguh dengan jalur masuk perguruan tinggi yang dipilih.

"Saya diskusi sama Cak Ji. Beliau langsung bilang, kalau itu jalur mandiri kan berarti ada kemampuan untuk bayar uang gedung. Jalur mandiri itu tidak murah. Kalau dia mampu bayar uang gedung, berarti dia orang mampu. Ini yang saya pertanyakan," tegas Cak Eri.

Program ini sejatinya diperuntukkan bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu. Sehingga, akan banyak anak yang bisa meraih mimpinya lewat intervensi yang dilakukan Pemkot Surabaya.

Baca Juga

Polda Jatim Bongkar Scam Investasi Kripto Jaringan Internasional, 77 Rekening Rp81,5 Miliar Diblok

"Prinsipnya, yang mampu jangan mengambil jatahnya orang yang tidak mampu (memberikan data yang kurang tepat untuk mendapatkan bantuan),” tambahnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Cak Eri telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran beasiswa di tahun-tahun sebelumnya. Ia juga melakukan evaluasi besar-besaran di internal dinas terkait untuk memastikan hal serupa tidak terulang kembali.

“Ini yang saya bongkar, kok bisa orang kaya diberi bantuan? Saya ingin merubah sistem agar Surabaya bukan menjadi sebuah kota kapitalis. Kita mulai dengan kejujuran. Orang Surabaya harus diajarkan untuk tidak mengambil jatah orang yang tidak mampu," tambahnya.