Penjaringan Siswa Sekolah Rakyat di Jatim sedang Berjalan, Gubernur Khofifah: Pemprov Dukung Penuh Program SR Nasional

Surabaya, tvOnenews.com – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan proses penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat (SR) Tahun Ajaran 2026/2027 sedang dan masih terus berlangsung, baik di 18 SR permanen maupun 14 SR rintisan. Karena itu, data jumlah calon peserta didik saat ini belum final, mengingat proses pendataan dan penetapan masih berjalan di masing-masing kabupaten/kota.

Gubernur Khofifah mengatakan, penjaringan calon siswa dilakukan oleh SDM Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pendampingan dari Dinsos kabupaten/kota. Saat ini, seluruh pihak masih mengoptimalkan proses penjaringan untuk memenuhi kuota SR, khususnya di 18 SR permanen.

"Penjaringan calon siswa SR masih terus berlangsung, bersama SDM PKH dan Dinsos kabupaten/kota, kami terus melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada keluarga calon siswa agar mereka memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penyelenggaraan SR, khususnya konsep pendidikan berasrama," ujarnya, Kamis (9/7). 

Menurutnya, pendampingan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi juga memberikan informasi secara menyeluruh mengenai sistem pembelajaran, pola pengasuhan, pembinaan karakter, hingga berbagai fasilitas yang akan diterima peserta didik selama menempuh pendidikan di SR.

Sebagai bagian dari optimalisasi penjaringan, Kementerian Sosial (Kemensos) RI juga menginisiasi kegiatan Open House SR. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi calon siswa dan orang tua untuk mengenal lebih dekat sistem pendidikan yang diterapkan, sekaligus melihat secara langsung perkembangan peserta didik SR rintisan yang telah berjalan sejak tahun 2025.

Melalui kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah menjelaskan, calon siswa dan orang tua dapat menyaksikan berbagai capaian peserta didik SR, mulai dari peningkatan kemampuan akademik, pembentukan karakter, hingga tumbuhnya rasa percaya diri.

Baca Juga

Bansos BPNT Rp600 Ribu Sudah Cair? Begini Cara Cek Lewat HP

“Pengalaman para orang tua siswa SR rintisan yang merasakan perubahan positif pada putra-putrinya juga turut dibagikan sebagai bentuk edukasi dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim Restu Novi Widiani mengungkapkan, hingga saat ini data calon siswa masih terus bergerak seiring proses penjaringan yang dilakukan di lapangan. Setelah seluruh tahapan selesai, pemerintah daerah kabupaten/kota akan menetapkan secara resmi daftar calon siswa yang diterima di SR.

“Kami optimistis jumlah tersebut akan terus bertambah seiring masih berlangsungnya proses penjaringan dan pendampingan," katanya.

Harapannya, saat memasuki rangkaian cek kesehatan gratis, tes DNA, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang direncanakan berlangsung pada 14 sampai 17 Juli, kuota peserta didik yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan SR Tahun Ajaran 2026/2027 di Jatim ditargetkan berlangsung di 28 lokasi yang terdiri atas 18 SR permanen dan 10 SR rintisan, dengan total 179 rombongan belajar. Daya tampung yang disiapkan mencapai 5370 peserta didik, terdiri atas 1680 siswa SD, 1860 siswa SMP, dan 1830 siswa SMA, yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sementara, proses pembelajaran di 10 SR rintisan yang telah lebih dahulu beroperasi akan tetap berlangsung pada Tahun Ajaran 2026/2027. Kesepuluh SR tersebut meliputi SRMA 25 Lamongan dengan 72 siswa, SRT 5 Ponorogo sebanyak 110 siswa, SRT 7 Probolinggo 91 siswa, SRT 51 Bangkalan 83 siswa, SRT 49 Sumenep 82 siswa, SRMP 29 Pamekasan 50 siswa, SRMA 36 Bojonegoro 96 siswa, SRMP 14 Batu 149 siswa, SRMA 22 Malang 69 siswa, serta SRMP 15 Mojokerto 50 siswa. Dengan total keseluruhan sebanyak 852 siswa.

Dengan demikian, Dinsos Jatim menegaskan hingga saat ini belum terdapat penetapan resmi calon siswa yang akan bersekolah pada Tahun Ajaran 2026/2027. Oleh karena itu, jumlah peserta didik yang nantinya diterima masih dapat berubah seiring berlangsungnya proses penjaringan, verifikasi, dan penetapan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. (hen)