Mahasiswa Jombang Desak Pemerintah Evaluasi PSN dan Percepat Penanganan Karhutla

Sebagai bagian dari aksi, massa GMNI menggelar salat istisqa dan salat gaib di halaman Gedung DPRD Jombang. Kegiatan tersebut menjadi bentuk ikhtiar spiritual sekaligus solidaritas bagi masyarakat yang terdampak karhutla.

GMNI juga mengajak anggota DPRD Jombang, Kapolres Jombang, beserta jajarannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Rangkaian aksi ditutup dengan penandatanganan dokumen pernyataan sikap oleh Ketua DPC GMNI Jombang, perwakilan pimpinan DPRD Jombang, dan perwakilan Polres Jombang.

Wakil Ketua I DPRD Jombang, Donny Anggun, mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap persoalan lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat. Ia menilai langkah GMNI membawa isu karhutla di sejumlah wilayah ke tingkat daerah menunjukkan perhatian generasi muda terhadap persoalan bangsa.

“Teman-teman GMNI ini menurut saya luar biasa. Ketika anak-anak muda mau berjuang dan masih memiliki empati kepada bangsa dan negara ini, salah satu isu utama yang mereka bawa adalah terkait kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatra, dan titik-titik lainnya di Indonesia,” ujar Donny seusai menerima aspirasi mahasiswa.

Donny mengatakan pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah untuk menangani kebakaran hutan dan dampak asap yang dirasakan masyarakat di Kalimantan serta wilayah lainnya. Ia berharap aspirasi yang disampaikan melalui DPRD Jombang dapat mendorong perhatian dan respons dari pemerintah.

Baca Juga

Soal Algoritma Media Sosial Disebut-sebut Batasi Informasi Karhutla, Menkomdigi Minta Masyarakat Lapor ke Platform dan Kemkomdigi

“Teman-teman ini menghendaki pemerintah pusat untuk segera bertindak cepat mengatasi dampak asap atau kebakaran hutan di Kalimantan dan wilayah lainnya. Harapan mereka disampaikan melalui Kabupaten Jombang, dan semoga ada simpati serupa dari wilayah-wilayah lain di Indonesia untuk mendorong pemerintah pusat segera bergerak,” ungkapnya.

Donny memastikan aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui forum resmi DPRD Jombang. Ia berharap tuntutan tersebut segera mendapat tanggapan dan diikuti langkah penanganan yang diperlukan.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat melalui forum resmi DPRD. Semoga pemerintah pusat segera merespons, karena menurut kami masalah kebakaran hutan ini sudah masuk kategori bencana nasional,” pungkasnya. (roi/gol)