Mahasiswa Jombang Desak Pemerintah Evaluasi PSN dan Percepat Penanganan Karhutla

Jombang, tvOnenews.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sospol Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang mendesak pemerintah pusat mengevaluasi Program Strategis Nasional (PSN) dan mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (22/10/2026).

Dalam aksi itu, mahasiswa juga meminta Menteri Kehutanan Republik Indonesia bertanggung jawab atas penanganan karhutla. Mereka mendesak DPRD Jombang menyatakan sikap dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat melalui forum resmi.

Ketua DPC GMNI Jombang, Achmad Ulin Nuha, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap bencana karhutla dan dampaknya bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan pembangunan nasional harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta memperhatikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Kami menuntut agar mengembalikan PSN kepada ruhnya, seperti memastikan Program Strategis Nasional (PSN) benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerataan pembangunan, keselamatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan,” ujar Achmad Ulin saat membacakan tuntutan.

GMNI Jombang juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PSN selama dua tahun kepemimpinan. Mereka menilai anggaran negara perlu diarahkan ke sektor yang lebih mendesak apabila pelaksanaan program tidak menunjukkan capaian optimal.

“Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PSN selama dua tahun kepemimpinan dan merealokasi APBN ke sektor yang lebih mendesak apabila capaian program tidak optimal,” tegasnya.

Baca Juga

Presiden Prabowo Geram, Perusahaan Asing yang Sebabkan Karhutla di Hutan RI Terancam Ditendang

Selain mengevaluasi PSN, GMNI Jombang menyoroti tanggung jawab Menteri Kehutanan dalam menangani karhutla di berbagai daerah. Mahasiswa meminta penanganan kebakaran dilakukan secara serius, terkoordinasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka juga mendesak Menteri Kehutanan mengevaluasi kinerjanya dan mengundurkan diri apabila dinilai tidak mampu menjalankan mandat secara bertanggung jawab.

“Kami meminta pertanggungjawaban Menteri Kehutanan Republik Indonesia atas pelaksanaan tugas dan upaya penanganan karhutla. Mendesak yang bersangkutan untuk berani mengevaluasi diri dan mengundurkan diri dari jabatannya apabila tidak mampu menjalankan mandat secara bertanggung jawab,” kata Achmad Ulin.

Mahasiswa turut meminta DPRD Jombang menjalankan fungsi pengawasan serta menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat yang terdampak kebakaran dan asap.

Sebagai bagian dari aksi, massa GMNI menggelar salat istisqa dan salat gaib di halaman Gedung DPRD Jombang. Kegiatan tersebut menjadi bentuk ikhtiar spiritual sekaligus solidaritas bagi masyarakat yang terdampak karhutla.

GMNI juga mengajak anggota DPRD Jombang, Kapolres Jombang, beserta jajarannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Rangkaian aksi ditutup dengan penandatanganan dokumen pernyataan sikap oleh Ketua DPC GMNI Jombang, perwakilan pimpinan DPRD Jombang, dan perwakilan Polres Jombang.

Wakil Ketua I DPRD Jombang, Donny Anggun, mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap persoalan lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat. Ia menilai langkah GMNI membawa isu karhutla di sejumlah wilayah ke tingkat daerah menunjukkan perhatian generasi muda terhadap persoalan bangsa.

“Teman-teman GMNI ini menurut saya luar biasa. Ketika anak-anak muda mau berjuang dan masih memiliki empati kepada bangsa dan negara ini, salah satu isu utama yang mereka bawa adalah terkait kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatra, dan titik-titik lainnya di Indonesia,” ujar Donny seusai menerima aspirasi mahasiswa.

Donny mengatakan pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah untuk menangani kebakaran hutan dan dampak asap yang dirasakan masyarakat di Kalimantan serta wilayah lainnya. Ia berharap aspirasi yang disampaikan melalui DPRD Jombang dapat mendorong perhatian dan respons dari pemerintah.

“Teman-teman ini menghendaki pemerintah pusat untuk segera bertindak cepat mengatasi dampak asap atau kebakaran hutan di Kalimantan dan wilayah lainnya. Harapan mereka disampaikan melalui Kabupaten Jombang, dan semoga ada simpati serupa dari wilayah-wilayah lain di Indonesia untuk mendorong pemerintah pusat segera bergerak,” ungkapnya.

Donny memastikan aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui forum resmi DPRD Jombang. Ia berharap tuntutan tersebut segera mendapat tanggapan dan diikuti langkah penanganan yang diperlukan.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat melalui forum resmi DPRD. Semoga pemerintah pusat segera merespons, karena menurut kami masalah kebakaran hutan ini sudah masuk kategori bencana nasional,” pungkasnya. (roi/gol)