Pakar Hukum Sebut Dugaan Korupsi Lukas Enembe Jadi Tantangan Penegakan Hukum

"Karena, saya katakan sering orang salah tangkap, bapak Mahfud itu bohong katanya, dana untuk Papua itu, dana otsus untuk Papua itu hanya Rp138 triliun. Bapak Mahfud bilang Rp1000 triliun, saya katakan dana yang dikucurkan untuk pembangunan Papua sejak tahun 2002 sampai 2020 itu Rp1000 triliun lebih, orang ribut, tidak bener itu," ungkapnya.

Kemudian, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi penjelasan ada Rp1.092 triliun yang dikucurkan dan dana itu dikucurkan dari tahun ke tahun.

"Itu (dana) untuk pembangunan Papua keseluruhan, dana yang dikucurkan ke Papua sejak ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus. Jadi Rp1.092 triliun itu penjelasan Kementerian Keuangan, itu dimuat di dalam Twitternya Prastowo Staf Ahli Menteri Keuangan. Itu ada rinciannya tahun ini sekian, tahun ini sekian," ujarnya.

"Sementara, pembangunan infrastruktur yang sekarang ada itu adalah pusat yang membangun. (Kementerian) PUPR yang membangun itu. Maka, masyarakat mari tegakan hukum, kita akan lindungi, saya akan menjamin dan memberi perlindungan kepada (Lukas Enembe), kalau memang itu tidak benar, Lukas Enembe bisa membuktikan bahwa itu tidak ada penyalahgunaan seperti itu," ungkapnya.

Ia juga kembali menegaskan, bahwa pihaknya akan menjamin Lukas Enembe agar tidak diadukan kepada pengadilan tetapi pihaknya meminta Lukas Enembe untuk mengklarifikasi dulu. 

"Saya yang menjamin, dia tidak akan diapakan, tidak akan diadukan ke pengadilan tapi klarifikasi dulu. Misalnya apa, misalnya punya perusahaan tidak kok punya kekayaan sebanyak itu, punya misalnya, tambang emas di Tolikara katanya, tapi rakyat Tolikara atau rakyat mana itu marah tidak ada di sini punyanya Lukas Enembe. Itu, jelaskan saja kan gampang, hukum kan gampang kalau sama-sama baik," ujarnya.

Selain itu, Mahfud MD juga menegaskan tidak ada rekayasa politik adanya dugaan kasus yang menimpa Lukas Enembe.

"Dan tidak ada rekayasa politik tidak ada hubungannya Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP tidak ada ini, kasus Lukas Enembe, karena ada yang mengatakan itu Partai Demokrat mau dipojokan, tidak," ujarnya.

"Wong dua hari sebelumnya, tokoh Golkar yang Bupati Mimika kan ditangkap, itu Golkar di situ dan itu Golkar afiliasinya (dan) koalisinya pemerintah. Jadi ini masalah hukum, dan ini sudah saya umumkan tanggal 19 Mei, tahun 2020. Jadi, bukan sekarang karena mau Pilkada, buka lagi google, apa yang saya katakan 2020 ada korupsi besar termasuk yang ini jadi tidak ada kaitannya dengan situasi politik kekinian," ujarnya.

Lukas Enembe: Saya Masih Dalam Perawatan

Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Jumat, mengatakan dirinya masih dalam keadaan sakit dan belum beraktivitas seperti orang sehat pada umumnya.

Dalam keterangan video yang diterima di Jayapura, Jumat, dia juga mengaku kakinya mengalami pembengkakan sehingga sulit berjalan.