Fiktifkan Jasa Pengawasan dan Konsultasi IPAL Rp725 Juta, Mantan Kadis Kesehatan Deli Serdang Ditahan

Deli Serdang, tvOnenews.com - Korupsi jasa konsultasi dan pengawasan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mantan Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang, dr Ade Krista, ditetapkan sebagai tersangka. 

Ia bersama tiba pegawai kantor dinas kesehatan, mengenakan rompi tahanan pada Selasa, (23/5/2023) kemarin.

"Keempat tersangka sudah kita tahan ditempat terpisah, dr Ade krista, selaku mantan Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang juga ikut ditahan," terang Boy Amali, Kasi intel Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Rabu (24/5/2023).

Lebih lanjut boy menjelaskan, duduk perkara kerugian negara berkisar Rp725.478.290. Berawal saat Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan sembilan kegiatan berupa pembangunan Puskesmas Bangun Purba, rehabilitasi Poskesdes, pembangunan pagar samping dan belakang UPT Gudang Farmasi, pemasangan paving blok halaman dan area parkir UPT Gudang Farmasi, pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas, pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu, pembangunan Gedung PSC 119, dan rehabilitasi berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli. 

"Sebelumnya Alamsyah, ST, selaku pegawai honorer di Dinas Kesehatan Deliserdang, drg Cornelius Pinem selaku PPK, Jefri Erfan Siregar selaku PPK dan dr Ade Budi Krista selaku pengguna anggaran, menggunakan jasa konsultasi untuk perencanaan dan pengawasan dari PT Bina Mitra, CV Presisi Tama, dan CV DNA Consultant. Namun, pada praktiknya kegiatan tersebut tidak dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian negara Rp725.478.290," papar Boy.

Selain tak menggunakan jasa konsultasi dan pengawasan dari tiga perusahaan tersebut, penyidik bidang Pidsus Kejari Deli Serdang mendapatkan pengakuan hal lain, seperti pihak perusahaan tidak pernah menerima penawaran, tidak pernah menunjuk tim ahli, tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam kontrak. Namun, pembayaran kegiatan ditransfer ke rekening perusahaan.

Tanda tangan direktur perusahaan merupakan tanda tangan tiruan, juga pembayaran dana kegiatan kemudian dikirimkan melalui rekening perusahaan dan belum pernah ditarik oleh direktur perusahaan.

Atas perbuatannya, para tersangka melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.