GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Perkara Inong Terkesan Dipaksakan, PH Minta Majelis Hakim Tolak Dakwaan JPU

Mereka berharap majelis hakim dan JPU melihat permasalahan secara menyeluruh dan tidak terburu-buru serta bijak dalam mendudukkan Inong Fitriani sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.
Rabu, 28 Mei 2025 - 07:09 WIB
Inong Fitriani
Sumber :
  • Istimewa

Dumai, tvOnenews.com - Penasehat hukum Inong Fitriani (57) meminta Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana Nomor: 134/Pid. B/2025/PN.Dum agar menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena terdapat kekeliruan penerapan pasal di dalam dakwaan tersebut.

Mereka berharap majelis hakim dan JPU melihat permasalahan secara menyeluruh dan tidak terburu-buru serta bijak dalam mendudukkan Inong Fitriani sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Penasehat Hukum Terdakwa Inong Fitriani yang terdiri dari dari Abdul Aziz, Heri Prasetiawan, Dewo Rianata, Candra Sakti Nasution, Johanda Saputra, Dodi Mukti Yadi dan Dicky Rangga Suweno, dalam eksepsi yang mereka sampaikan menyatakan bahwa dalam dakwaan yang disusun oleh penuntut umum terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan.

“Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, diatur surat dakwaan jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat-syarat antara lain menyebutkan identitas lengkap terdakwa/tersangka serta harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Kemudian, surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan serta secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan," ujar Penasehat Hukum Inong Fitriani pada persidangan dengan agenda penyampaian eksepsi yang digelar, Selasa (27/5/2025).

Dalam perkara tersebut, JPU juga menerapkan Pasal 263 ayat (2) KUHP terhadap terdakwa, tanpa adanya uji laboratorium forensik terhadap surat yang dimiliki Inong Fitriani.

“Jaksa penuntut umum tidak cermat di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan fakta tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap surat atas nama Alip tanggal 7 April 1961. Oleh karena ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, secara hukum dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum (null and void)," ujar Penasehat Hukum Inong Fitriani.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Mereka juga mengungkapkan terkait penulisan angka 5 yang terkesan ditambahkan karena terlalu rapat dengan simbol X yang tidak ada spasi sebagaimana tercantum dalam dakwaannya, JPU juga tidak menjelaskan secara rinci dan lengkap mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa Inong Fitriani.

“Bagaimana dan dengan cara apa terdakwa Inong menambahkan angka 5 pada Surat Penjerahan Tanah atas nama Alip dengan luas 59 X 81 DP tanggal 7 April 1961 tidak berhasil diuraikan secara jelas dan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Sepertinya ini tak lebih hanya praduga jaksa penuntut umum tanpa dasar yang jelas. Secara hukum dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum (null and void)," papar Penasehat Hukum Inong Fitriani.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Brigjen Tedjo Kusumo Dipatsus Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Brigjen Tedjo Kusumo Dipatsus Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Brigjen TK (Tedjo Kusumo) yang sebelumnya disebut melakukan pengawasan dari hasil
Resep Rendang Minang ala Kampung, Bumbu Rempahnya Meresap dan Daging Empuk

Resep Rendang Minang ala Kampung, Bumbu Rempahnya Meresap dan Daging Empuk

Berikut resep hingga cara membuat rendang khas tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang sering dibuat di perkampungan khususnya di wilayah pesisir.
Silmy Karim Klaim Dirinya Hentikan Pungli Izin Tinggal WNA

Silmy Karim Klaim Dirinya Hentikan Pungli Izin Tinggal WNA

Silmy Karim menegaskan dirinya tidak terlibat dalam praktik tersebut dan juga membantah tuduhan memerintahkan pemungutan uang dari pemohon izin tinggal WNA.
Bicara saat Wudhu Apakah Harus Diulang agar Ibadahnya Sah? Ini Penjelasannya

Bicara saat Wudhu Apakah Harus Diulang agar Ibadahnya Sah? Ini Penjelasannya

Penceramah Ustaz Adi Hidayat menjelaskan apakah ibadahnya tetap sah atau diulangi lagi seandainya ketika sedang mengambil air wudhu, seseorang justru berbicara.
Resep Teri Sambal Matah yang Praktis, Lauk Sederhana dengan Rasa Istimewa

Resep Teri Sambal Matah yang Praktis, Lauk Sederhana dengan Rasa Istimewa

Berikut resep dan cara membuat teri sambal matah. Lauk yang renyah serta menggugah selera dengan sambal matah bercita rasa pedas, segar, dan sedikit asam.
ESDM Tegaskan Tak Ada Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

ESDM Tegaskan Tak Ada Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

ESDM mengatakan, tidak ada satu izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon.

Trending

Resep Rendang Minang ala Kampung, Bumbu Rempahnya Meresap dan Daging Empuk

Resep Rendang Minang ala Kampung, Bumbu Rempahnya Meresap dan Daging Empuk

Berikut resep hingga cara membuat rendang khas tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang sering dibuat di perkampungan khususnya di wilayah pesisir.
Resep Teri Sambal Matah yang Praktis, Lauk Sederhana dengan Rasa Istimewa

Resep Teri Sambal Matah yang Praktis, Lauk Sederhana dengan Rasa Istimewa

Berikut resep dan cara membuat teri sambal matah. Lauk yang renyah serta menggugah selera dengan sambal matah bercita rasa pedas, segar, dan sedikit asam.
ESDM Tegaskan Tak Ada Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

ESDM Tegaskan Tak Ada Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

ESDM mengatakan, tidak ada satu izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon.
Brigjen Tedjo Kusumo Dipatsus Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Brigjen Tedjo Kusumo Dipatsus Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Brigjen TK (Tedjo Kusumo) yang sebelumnya disebut melakukan pengawasan dari hasil
Silmy Karim Klaim Dirinya Hentikan Pungli Izin Tinggal WNA

Silmy Karim Klaim Dirinya Hentikan Pungli Izin Tinggal WNA

Silmy Karim menegaskan dirinya tidak terlibat dalam praktik tersebut dan juga membantah tuduhan memerintahkan pemungutan uang dari pemohon izin tinggal WNA.
Bicara saat Wudhu Apakah Harus Diulang agar Ibadahnya Sah? Ini Penjelasannya

Bicara saat Wudhu Apakah Harus Diulang agar Ibadahnya Sah? Ini Penjelasannya

Penceramah Ustaz Adi Hidayat menjelaskan apakah ibadahnya tetap sah atau diulangi lagi seandainya ketika sedang mengambil air wudhu, seseorang justru berbicara.
Penutupan Gunung Sibayak Dipertanyakan, Motor Trail dan Ekskavator Jadi Sorotan

Penutupan Gunung Sibayak Dipertanyakan, Motor Trail dan Ekskavator Jadi Sorotan

Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, memberikan klarifikasi terkait penggunaan alat berat, aktivitas motor trail, dan kebijakan penutupan kawasan. Aktivitas motor trail tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan peningkatan aksesibilitas dan penataan jalur evakuasi yang dilakukan pihak UPTD Tahura Bukit Barisan.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT