Pemerintah Daerah Diminta Peran Aktif Bangun Komunikasi ke Warga Terdampak Terkait Rencana Pembangunan Jembatan Enang-Enang Aceh

Aceh, tvOnenews.com - Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Aceh, Safrizal ZA mengatakan jika pemerintah telah memiliki rencana pembangunan permanen akses Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah di pada 2027. 

Adanya rencana tersebut, Safrizal turut meminta para pemangku kepentingan dapat membangun komunikasi dan informasi bagi warga terdampak.

Hal itu disampaikan oleh Safrizal merespons fenomena gotong royong warga yang secara mandiri membuka kembali akses jalan dan jembatan di Tajuk Enang-Enang, setelah jalan nasional Bireuen–Takengon putus akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.

“Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” kata Safrizal, Jumat (26/6/2026).

Safrizal menjelaskan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Karenanya Safrizal mendorong BPJN Aceh segera menyampaikan informasi mencakup tahapan kajian teknis, progres yang dapat dipantau, serta solusi jangka menengah mengenai rencana pembangunan permanen Jembatan Enang-Enang yang diprogramkan pada 2027. 

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Pulihkan Aceh, Sumut dan Sumbar dalam 3 Tahun

Menurutnya informasi tersebut juga harus disampaikan langsung kepada tokoh masyarakat dan warga terdampak.

Selain itu, Safrizal juga meminta Pemkab Bener Meriah turut mengambil peran aktif sebagai jembatan komunikasi mengingat kedekatan pemerintah kabupaten dengan masyarakat.

“Selama ini warga mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.

Safrizal juga mendorong BPJN Aceh mempertimbangkan pemanfaatan terbatas atas akses yang telah dibuka warga. 

Menurutnya jika kondisi teknis jalur itu memungkinkan dapat digunakan secara terukur untuk mendukung mobilitas ekonomi warga terdekat dan kendaraan ringan sembari menunggu pembangunan permanen.

“Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” ujarnya.(raa)