OPD Tapteng Blak Blakan, Sebut Pengawasan DPRD Lampaui Kewenangan dan Bernuansa Intimidasi

Dalam pernyataan itu, para pimpinan OPD juga menegaskan bahwa Pemkab Tapteng, telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI. Opini tersebut diterima pada 26 Mei 2026 di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara.

Menurut mereka, capaian opini WTP menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pernyataan tersebut turut menyinggung belum disahkannya sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dinilai strategis bagi pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Melalui pernyataan sikap itu, para pimpinan OPD meminta pimpinan DPRD melakukan evaluasi terhadap tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan agar tetap berada dalam koridor hukum, etika pemerintahan, dan menghormati batas kewenangan masing-masing lembaga.

Mereka juga menyatakan akan mempertimbangkan penggunaan mekanisme konstitusional dan jalur hukum apabila pola pengawasan yang dinilai melampaui kewenangan, intimidatif, dan tidak sesuai etika penyelenggaraan pemerintahan terus berlanjut. Langkah tersebut, menurut mereka, termasuk menyampaikan pengaduan kepada instansi yang berwenang untuk memperoleh perlindungan hukum bagi ASN.

Dalam penutup pernyataan, Jonedi menegaskan bahwa aparatur Pemkab Tapteng tetap berkomitmen menjalankan tugas berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Baca Juga

PAN Cilegon Optimis Hadapi Pemilu 2029

Ia juga mengajak agar hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD tetap dibangun atas dasar saling menghormati demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, termasuk percepatan pemulihan pascabencana dan pelaksanaan program pembangunan di Tapanuli Tengah.

Menanggapi pernyataan sikap OPD itu, Wakil Ketua DPRD Tapteng, Joneri Sihite tidak membantah adanya sikap intimidatif seperti gaya penyidik dari sebagian orang anggota dewan.

Menurutnya, sifat seperti itu tidak tertutup kemungkinan terjadi ada bagi sebagian Anggota DPRD Tapteng pada waktu tertentu.

"Kalau ada sifat-sifatnya itu ya mungkin bisa aja waktu tertentu atau bagaimana, saya nggak tahu, saya nggak campur. Intinya, sebagai OPD itu kita anggap sebagai kawan untuk membangun Tapteng," katanya.

Joneri yang juga Ketua DPD Golkar Tapteng itu mempersilakan kepada wartawan untuk mempertanyakan kepada OPD terkait sikapnya selama ini apakah ada pernah memiliki sifat intimidatif.