FGTT Ungkap Ada Guru Bodong Lolos P3K di Pemko Medan, Ini Tanggapan DPRD

Medan, Sumatera Utara - Puluhan guru honorer  Kota Medan yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) menyampaikan sejumlah informasi penting ke DPRD Medan terkait netralitas seleksi P3K jabatan guru di Medan, Senin (27/06/2022). Kehadiran puluhan guru itu pun langsung diterima Wakil Ketua DPRD Medan, H.Rajudin Sagala S.Pd.I di ruang badan anggaran.

Informasi penting itu pun disampaikan oleh juru bicara FGTT Nita Novianti di depan Wakil Ketua DPRD Medan. Ia mengungkapkan adanya permainan sejumlah oknum kepala sekolah di Kota Medan dalam proses seleksi P3K tahap kedua kemarin di mana ada di antaranya orang yang dimasukan menjadi guru alias guru bodong bisa mengikuti seleksi.

"Ada di antaranya dia (guru honor) tidak pernah mengajar, karena baru lulus kuliah kemudian didaftarkan dan bisa mengikuti ujian P3K kemudian lulus. Guru bodong itu jelas lebih mampu dan cepat dalam mengerjakan soal-soal ujian daripada guru-guru honor lainnya yang sudah mengabdi lama di sekolah," bebernya.

Kemudian, ia juga katakan, status guru honorer saat ini di ujung tanduk, termasuk masalah kesejahteraan guru honor sangat memprihatinkan.

“Kami mendesak agar Kadis Pendidikan segera menerbitkan SK guru honor yang bisa digunakan untuk sertifikasi. Adapun saat ini SK yang dikeluarkan hanya bisa untuk menerbitkan NUPTK," kataNita Novianti.

Paling menyedihkan, ia katakan, sejumlah guru yang ikut demo pada hari ini juga diancam sejumlah oknum kepala sekolah untuk tidak melakukan aksi unjukrasa di gedung DPRD Medan.

Baca Juga

Deretan Profesi PPPK Paruh Waktu yang Statusnya Diubah Menjadi P3K Penuh Waktu per 1 Januari 2027

"Ada sebagian kami diancam  oleh oknum kepala sekolah agar tidak ikut demo. Ada sebagian di antaranya diberi tugas agar tidak bisa berunjukrasa," pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan guru honor juga meninta Kadis Pendidikan segera mengeluarkan SK Guru Honor, Meminta kepada Kepala Sekolah agar tidak melakukan pemecatan dan merumahkan guru honor akibat dari masuknya guru P3K, meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan kebutuhan guru, Segera melakukan rotasi kecamatan kepada guru-guru yang tidak mendapatkan jam mengajar.