Kudeta Gagal G30S PKI, Mengungkap Fakta Dibalik Dokumen Gilchrist dan Isu Dewan Jenderal

Usai Soekarno menerika surat tersebut, keesokan harinya, 26 Mei 1965, diadakanlah rapat di Istana yang dihadiri oleh para panglima keempat angkatan. Panglima Angkatan Udara Omar Dhani berhalangan hadir, dan diwakili oleh Laksda Sri Moeljono Herlambang. 

"Presiden menanyakan kepada Letjen A.Yani, apakah ada anggota Angkatan Darat yang mempunyai hubungan dengan Inggris dan Amerika. Letjen A.Yani menjawab, “Tidak ada”." tulis Ambarwulan dan Aminuddin Kasdi.

Foto: Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani dan catatan dalam buku agendanya. - (YouTube Amelia Yani)

Namun pernyataan Letjen Ahmad Yani itu mendapat respon yang berbeda dari Panglima Angkatan Udara, Marsekal Omar Dhani. 

Dhani tidak yakin bahwa Dewan Jenderal itu tidak ada, meskipun Bung Karno juga telah mengatakan bahwa menurut Yani dewan itu telah dibubarkan. 

Baca Juga

KBRI Roma Peringati Hari Lahir Pancasila dan Resmikan Patung Presiden Soekarno

Ia berpendapat di tubuh Angkatan Darat terdapat beberapa orang jenderal dan perwira yang menilai kebijaksanaan Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. 

Para jenderal itu dianggap tidak melaksanakan ajaran Bung Karno secara konsekuen, dan dinilai bekerja sama dengan Nekolim. 

Merekalah yang oleh Omar Dhani dimaksudkan sebagai Dewan Jenderal, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Gilchrist dengan sebutan "our local army friends". 

Selain Omar Dhani yang terus mempersoalkan Dewan Jenderal, ternyata Subandrio ketika menyertai rombongan Presiden Sukarno menghadiri Konferensi
Asia-Afrika II di Aljazair pada 5 Juli 1965.

"Subandrio memberi keterangan kepada surat kabar Mesir Al-Ahram bahwa pemerintah Indonesia mempunyai bukti persekongkolan Amerika-Inggris terhadap negerinya." ungkap Ambarwulan dan Aminuddin Kasdi.

Selain itu di Kairo, Subandrio juga membagi-bagikan copy dokumen tersebut kepada para peserta konferensi. Dengan demikian, masalah Dokumen Gilchrist telah menyebar ke luar negeri.

Dikutip dari penuturan Victor M Vic, menurut Syam Kamaruzzaman, Kepala Biro Khusus PKI, Aidit meluncurkan konsep Dewan Jenderal itu untuk pertama kalinya pada bulan April 1965.

Foto: Presiden RI pertama Soekarno dan DN Aidit (istimewa)

PKI berpendapat bahwa pasti ada sebuah badan khusus di dalam staf umum yang memerintah segala operasi politik ini. 

Badan khusus ini memiliki sebentuk hubungan dengan suatu dewan tertentu, yang keanggotaannya terdiri dari beberapa jenderal.