Setelah Ditinggal Ustad Yusuf Mansur, OJK Akhirnya Cabut Izin Usaha PT Paytren Aset Manajemen

Jakarta, tvOnenews.com - Sempat mengelola dana hingga triliunan rupiah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mencabut izin PT Paytren Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi Syariah. Pencabutan izin perusahaan yang didirikan oleh Ustad Yusuf Mansur ini dilakukan setelah melalui hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan. 

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Yunita Linda Sari mengungkapkan pencabutan izin usaha Paytren dalam keterangan tertulis yang dirilis Senin (13/5/2024).

"Otoritas Jasa Keuangan dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan atas kasus pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal oleh PT Paytren Aset Manajemen," jelas Yunita Linda Sari.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan dan pengawasan lanjutan, pada
tanggal 8 Mei 2024 OJK menetapkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izi Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Syariah kepada PT Paytren Aset Manajemen, yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Dengan dicabutnya izin usaha, menurut Yunita Linda Sari, maka PT Paytren Aset Manajemen
dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan/atau Manajer Investasi
Syariah.

Selanjutnya, diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi (jika ada).

Baca Juga

Dinilai Rugikan Konsumen, OJK Sita Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Prolife Rp113,97 miliar

Selain itu, Paytren diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan.

Terakhir, menurut Yunita Linda Sari, Paytren dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.

Berbagai Kesalahan

Dalam pemeriksaan OJK terhadap Paytren, ditemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari tidak ditemukannya kantor, tidak memiliki pegawai yang menjalankan fungsi-fungsi sebagai Manajer Investasi, tidak memenuhi perintah tindakan tertentu, dan tidak memenuhi komposisi minimum Direks dan Dewan Komisaris. 

Selain itu, OJK juga menemukan bahwa Paytren 
tidak memiliki Komisaris Independen, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi Manajer Investasi, tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan, dan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022.