Presiden Jokowi Resmi Bubarkan BUMN PANN pada 17 Oktober
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - PT Pembangunan Armada Niaga Nasional (PANN) dan anak usahanya, PANN Multi Finance, sudah resmi dibubarkan. Hal ini tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2024 yang disahkan Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2024 kemarin.
Dalam PP tersebut, dituliskan bahwa PANN sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perlu untuk dibubarkan. Tidak hanya itu, pembubaran juda sudah didiskusikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional.
Pada pasal 2 yang tertera pada PP tersebut menjelaskan bahwa harus dilaksanakan likuidasi atau penjualan harta, pelunasan hutang, dan penyelesaian sisa harta dan utang terkait pembubaran PANN ini.
Penyelesaian terkait likuidasi PANN tersebut harus segera diselesaikan paling lambat lima tahun, terhitung sejak tanggal pengundangan peraturan pemerintah ini.
"Pengembangan Armada Niaga Nasional termasuk likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini,” tulis PP tersebut.
Terakhir, kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan PANN sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 harus masuk atau disetorkan ke Kas Negara.
PP ini disebutkan sudah mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya oleh Kementerian Sekretariat Negara dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo.
Selain PANN, ada beberapa BUMN lainnya yang sudah dibubarkan yakni PT Industri Sandang Nusantara (Persero) atau ISN, yang pembubarannya ditargetkan selesai para 2029, PT Kertas Kraft Aceh yang pailit pada 2024 dan ditargetkan selesai para 2028.
Lalu ada PT Industri Gelas yang pailit pada November 2023 dan ditargetkan selesai pada 2028, PT Istaka Karya yang pailit tahun 2022 dan ditargetkan selesai pada 2027, PT Pabrik Kertas Leces yang pailit pada September 2018 dan ditargetkan selesai pada 2027, serta PT Merpati Nusantara Airlines yang pailit pada Juni 2022 dan ditargetkan selesai pada 2027.
Sementara itu, ada beberapa perusahaan yang saat ini sedang dikaji oleh Perusahaan Pengelola Aset karena kondisinya yang tidak baik dan berpotensi untuk dibubarkan. (nsp)
Load more