Viral Curhatan Haru Penyiar RRI ke Presiden Prabowo, Kena PHK Akibat Efisiensi Anggaran, Gerindra: Harusnya Tidak Begini

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK jurnalis dan karyawan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) menyeruak dan menjadi sorotan.

RRI memang disebut-sebut melakukan perampingan karyawan akibat terdampak kebijakan pemangkasan anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.

Satu per satu, jurnalis dan penyiar yang berstatus kontributor akhirnya buka suara terkait PHK yang mereka alami.

Salah satunya adalah pemilik akun Instagram @aiinizzaa yang membagikan curhatannya terkait PHK RRI dan viral di media sosial.

Penyiar RRI Pro 2 Ternate tersebut curhat ke Presiden Prabowo Subianto bahwa dirinya telah bekerja selama 11 tahun. Dia menyebut ada ratusan pegawai terkena PHK imbas efisiensi anggaran.

"Bapak (Prabowo), kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak," kata @aiinizza dengan suara sangat sendu dalam rekaman yang akhirnya viral di Instagram dan TikTok.

Baca Juga

Wamen PPA Tegaskan Efisiensi Anggaran Tidak Hambat Program Pemberdayaan Perempuan

"Tapi sudahkah bapak berpikir bahwa ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka mendapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak, karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK dan dirumahkan karena efisiensi yang bapak lakukan."

"Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak?" lanjutnya dengan suara yang semakin parau.

Merespons curhatan tersebut, akun resmi Partai Gerindra turut menanggapi unggahan tersebut di kolom komentar.

"Harusnya tidak begini buntut dari efisiensi anggaran. Arahan Presiden untuk pengelolaan fiskal mencakup:

1. Identifikasi dan Penghentian Belanja Pemerintah Tidak Esensial, Tidak Berdampak dan Bocor.

2. Pemusatan Kapasitas Fiskal Pemerintah untuk Belanja Prioritas

3. Pengelolaan Fiskal yang Adaptif  Terhadap Situasi Global dan Nasional," tulis Gerindra.

"Ini gap sangat besar antara Arahan Presiden dan Pelaksanaan," imbuh.

Video curhatan karyawan RRI dan komentar Gerindra ini memicu perhatian netizen yang menyoroti nasib tenaga honorer serta implementasi kebijakan efisiensi anggaran.

Akun resmi Partai Gerindra juga berjanji akan menyampaikan keluh kesah tersebut langsung ke Presiden.

"Kak sabar ya, terkait hal ini sudah kami sampaikan ke Tim Pak Presiden. Akan segera ditindaklanjuti ke Dirut RRI," imbuh Gerindra.

Diketahui, pemangkasan anggaran di LPP RRI mencapai Rp300 miliar dari nilai pagu Rp1,7 triliun di 2025.

Mengutip dari RRI, Juru Bicara LPP RRI Yonas Markus Tuhuleruw angkat bicara soal adanya pengurangan tenaga lepas massal.

Ia membantah dan menegaskan bahwa RRI hanya melakukan pengurangan sebagian tenaga lepas yang tidak diperpanjang kembali.

“Itupun pilihan terakhir dalam keputusan dan kebijakan direksi terkait tenaga lepas atau kontributor” kata Yonas dalam keterangannya di RRi, Senin (10/2/2025).