Ramadan Pilu! 12.000 Karyawan Sritex Resmi Kehilangan Pekerjaan di Hari Pertama Puasa, Negara Bisa Apa?

Jakarta, tvOnenews.com - Sebanyak 12.000 orang karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) resmi kehilangan pekerjaan pada hari pertama Bulan Suci Ramadan, Sabtu (1/3/2025).

Jumat, 28 Februari 2025, menjadi hari terakhir untuk seluruh karyawan Sritex bekerja di pabrik tekstil yang digadang sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Praktis, para buruh tersebut akan nganggur terhitung pada hari pertama bulan puasa.

Badai PHK Sritex tak terhindarkan setelah raksasa tekstil itu beberapa waktu lalu resmi dinyatakan pailit dan terpaksa tak bisa lagi beroperasi.

Terkait kabar pilu itu, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto hanya bisa menyampaikan rasa haru sekaligus terima kasihnya kepada puluhan ribu karyawan yang selama ini telah menghidupkan pabrik dan menggantungkan kehidupannya di sana.

"Kami berduka, namun harus terus memberi semangat," katanya di Semarang, sebagaimana dikutip dari Antara.

Iwan Lukminto mengungkapkan, terhitung sudah 21.382 hari  Sritex beropetrasi sejak berdiri pada 16 Agustus 1966.

Baca Juga

​Buruh Dukung Danantara Akuisisi Sritex, Berharap 10.665 Eks Pekerja Kembali Bekerja

Di pabrik pusatnya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, ada sekitar 8 ribu karyawan yang harus menerima surat pemutusan hubungan kerja pada hari terakhir Sritex beroperasi.

Secara keseluruhan, ada 12 ribu lebih karyawan Sritex dan tiga anak usahanya yang terpaksa tak lagi bekerja. Tiga anak usaha itu adalah, PT Primayudha Boyolali, PT Sinar Pantja Jaya, dan PT Bitratex Semarang yang juga terpaksa ditutup.

Iwan mengatakan, manajemen Sritex memastikan akan menyelesaikan proses pemberesan kepailitan agar hak-hak para karyawan dipastikan dapat terpenuhi seluruhnya.

Terkait kebangkrutan Sritex, Iwan menegaskan pihaknya akan tetap kooperatif dan bekerja sama dengan kurator supaya proses pemberesan tersebut bisa berjalan lancar.

Denny Ardiansyah sebagai salah satu kurator menyebut, proses PHK para karyawan adalah bagian dari syarat administratif supaya para belasan ribu buruh itu tetap bisa segera mencari nafkah lagi di tempat lain

"Oleh karena itu, kami fasilitasi dengan meminta petugas dinas tenaga kerja dan BPJS Ketenagakerjaan datang ke pabrik Sritex, tidak perlu para karyawan mendatangi kantor dinas atau BPJS," kata Denny.

Negara Bisa Apa untuk Karyawan Sritex?

Terkait PHK besar-besaran itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mengatakan bahwa pemerintah masih terus mencari solusi terbaik untuk para pekerja.

Ia hanya menjanjikan bahwa negara berkewajiban memastikan hak-hak kawan-kawan buruh, pekerja terkait mendapatkan pesangon yang sesuai.

"Kita cari, kita negara harus juga cari solusi terbaik," kata Wamenaker Noel di Jakarta, Jumat (28/2).

Selain pesangon, pemerintah juga akan memastikan seluruh eks karyawan memperoleh manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan juga Jaminan Hari Tua (JHT). Sebab, hal tersebut merupakan tugas pemerintah.

"Tidak kalah penting adalah kita juga mencari kawan-kawan yang di-PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik di situ," ujar Noel.

"Dengan satu, tanpa syarat. Yang penting mereka mau bekerja, dan tidak dibatasi oleh umur. Yang jelas kita akan mencari lapangan industri yang membuka lapangan pekerjaan, kita tidak mau dibatasi umur," ungkapnya.

Noel menambahkan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mempunyai data terkait para korban PHK.

"Nanti dari dinas punya data. Terus kita taruh maunya (korban PHK) apa, misalnya lanjut ke industri-industri tekstil, kita masukin. Kalau mereka mau mengubah keterampilannya, kita masukin ke Balai Latihan Kerja (BLK)," tambah Noel.

Janji Ahmad Luthfi untuk Korban PHK Sritex

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyebut telah menyiapkan program vokasi di balai latihan kerja (BLK) sebagai upaya mengatasi dampak PHK di Sritex dan sejumlah perusahaan.

Terkait hal tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.

"Nanti kami vokasi, kami siapkan di BLK-BLK," katanya di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

"Prinsipnya, kami akan latih mereka yang terkena PHK. Sehingga, nantinya dapat tertampung dayanya di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan," katanya.

Sebagai Gubernur, Ahmad Luthfi berharap sumber daya manusia (SDM) di Jawa Tengah tidak menganggur sia-sia.

Di sisi lain, Serikat pekerja Sritex berharap perusahaan memenuhi akan hak-hak seluruh buruh yang di-PHK.

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sritex, Andreas Sugiyono, mengungkapkan beberapa hak buruh yang wajib diterima adalah pesangon dan uang jasa.

"Kalau memang terjadi PHK, hak-hak pekerja dipenuhi, seperti pesangon, uang jasa," katanya.

Namun demikian, Andreas dan banyak karyawan lain masih diminta untuk menunggu hasil sidang di Semarang.

"Kami diminta menunggu dulu hasil sidang selanjutnya," ungkapnya. (rpi)