KPK Pastikan Panggil Ridwan Kamil Terkait Korupsi Bank BJB (BJBR), Usut Aliran Dana Hingga Klarifikasi Barang Penggeledahan

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melanagsungkan penyidikan dalam kasus korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB. Pada prosesnya, nama eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) pun ikut terseret.

Asal-muasal terseretnya nama Ridwan Kamil, terlihat dari aktivitas KPK yang melakukan penggeledahan rumah eks gubernur Jawa Barat ini.

Penggeledahan dilakukan di rumah Ridwan Kamil yang beralamat di Jalan Gunung Kencana nomor 5, Ciumbuleuit pada Senin (10/3/2025) siang.

Dari konfirmasi KPK, penggeledahan itu berkaitan dengan pencarian dokumen (barang bukti) kasus terkait dengan dugaan mark-up (penggelembungan) dana iklan Bank BJB.

Sumber :

• Grafis/tvOnenews.com/Wildan Mustofa

Baca Juga

Buru Harun Masiku, KPK Ajak Masyarakat Berpartisipasi Segera Lapor Jika Tahu Keberadaannya

Nilai mark-up disebut mencapai Rp222 miliar, terhitung akumulatif selama 2021-2023. (dalam berita sebelumnya Rp200 miliar)

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pencarian dokumen dari rumah Ridwan Kamil bermuasal tersebutnya nama dia dalam keterangan saksi saat pihaknya melakukan penyidikan.

Sebelum itu, KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bank BJB, yaitu eks Dirut dan pimpinan divisi Bank BJB Yuddy Renaldi dan Widi Hartoto (WH). Lalu tiga orang dari pihak swasta yang terlibat sebagai agensi iklan, IAD, S, serta RSJK

KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi guna pendalaman kasus. Berkenaan dengan penggeledahan rumah Ridwan Kamil, berawal dari adanya keterangan saksi yang menyeret nama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dikaitkan dalam jabatannya sebagai gubernur Jawa Barat saat periode dugaan korupsi berlangsung.

"Betul, terkait perkara BJB," kata Ketua KPK Setyo Biudiyanto, Senin (10/3/2025) lalu.

Sumber :

• tvOnenews

Terbaru, KPK memberikan informasi lanjutan dari penggeledahan itu.

KPK mengungkap saat penggeledahan, Ridwan Kamil masih belum memiliki status hukum.

Namun, dalam waktu dekat KPK akan melakukan pemanggilan terhadap RIdwan Kamil. Pemanggilan itu, Ridwan Kamil akan diminta datang dalam status hukum sebagai saksi.

Sebab, pemanggilan itu berkenaan dengan permintaan klarifikasi atas dokumen hasil sitaan dari proses penggeledahan di rumah Ridwan Kamil.

"Kapan dipanggil? nanti pasti dipanggil karena di rumah yang bersangkutan, kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang-bukti yang kita sita, tentunya harus kita klarifikasi," kata Plh Direktur Penyidikan Budi Sukmo, Kamis (13/3/2025).

Pemanggilan itu nantinya, kata Budi, selain klarifikasi dokumen, juga untuk melakukan pendalaman kasus korupsi Bank BJB itu. Termasuk membedah ada atau tidaknya kemungkinan keterlibatan Ridwan Kamil.

"Soal RK ikut dalam keterlibatan, belum bisa disampaikan. Penyidikan saat ini masih berfokus pada follow the money (kemana aliran dana)," ucap Budi Sukmo.

Sumber :

• Ilham Ariyansyah/tvOne

Komplotan Tersangka

KPK sebelumnya membongkar komplotan tersangka pada dugaan korupsi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB. Jumlahnya sementara lima orang.

KPK juga melakukan upaya pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap lima (5) orang tersangka.

Pencegahan didasari surat keputusan KPK, setelah penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik), yang diketahui penyidikan saat ini telah menetapkan lima orang tersangka seperti yang dirincikan sebelumnya.

"KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 373 tahun 2025 tentang larangan berpergian ke luar negeri terhadap lima orang tersangka," kata dia, Kamis (13/3/2025).

Dia menyebut, larangan tersebut berkaitan dengan proses penyidikan untuk dugaan korupsi dana iklan Bank BJB.

Dari dana iklan yang seharusnya direalisasikan sebesar Rp409 miliar (termasuk pajak), KPK menemukan dana fiktif sebesar Rp222 miliar. 

(vsf)