Pantas Pendidikan Suram! Sekolah Kedinasan yang Cuma 13 Ribu Orang Habiskan Dana Rp104,5 Triliun, DPR Kuliti Ketimpangan Anggaran
- Dokumentasi DPRD Jakarta
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan keprihatinan atas kondisi pendidikan nasional yang dinilainya belum merata dan jauh dari rasa keadilan.
Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembahasan asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2026 di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mekeng menguliti ketimpangan distribusi anggaran pendidikan yang dinilai tidak mencerminkan pemerataan akses bagi seluruh rakyat.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4, yang menetapkan alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan nasional.
"Di undang-undang tentang pendidikan nasional juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus," ujar Mekeng dikutip Jumat (4/7/22025).
- Sumber: DPR RI
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, disebutkan bahwa dana pendidikan sebesar 20% wajib dialokasikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Namun kenyataannya, justru sekitar 24,3% masyarakat Indonesia masih belum mengenyam pendidikan.
"Tingkat pendidikan kita di Indonesia itu paling besar 24,3% itu tidak sekolah. 24,3% tidak sekolah. SD 22,27%, cuma tamatan SD. SMA 21,5%, SMP 14,45%, mulai S1 sampai S3 itu tidak sampai 5%. Jadi bayangkan kalau ini kita tidak melakukan pembenahan," ungkapnya.
Melihat data itu, Mekeng bahkan tidak yakin Indonesia bisa menikmati bonus demografi jika hanya sekitar 5% penduduk RI yang mengenyam pendidikan tinggi.
"Kita hanya punya kurang lebih 5% S1 sampai S3. Ini data real," sebutnya.
Ia juga memaparkan bahwa anak tidak sekolah paling banyak berasal dari Jawa Barat, meskipun secara persentase relatif kecil karena jumlah penduduknya besar. Menurutnya, angka putus sekolah terbanyak terjadi di tingkat SD, diikuti SMA, SMK, dan SMP.
"Jumlah anak tidak sekolah yang paling banyak ya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya besar. Tapi kalau prosentase saya rasa mereka kecil. Yang putus sekolah paling banyak SD. Setelah itu SMA, SMK, dan SMP. Ini putus sekolah ini. Ini data yang saya dapatkan," paparnya.
Distribusi Anggaran Pendidikan yang Timpang
Mekeng dalam kesempatan tersebut sempat menampilkan video kondisi sekolah-sekolah di wilayah seperti NTT yang rusak dan tidak layak pakai.
Padahal, anggaran pendidikan nasional terus meningkat setiap tahun, dari Rp547 triliun pada 2020 menjadi Rp724,2 triliun pada 2025.
"Sekarang kemana anggaran pendidikan itu dinikmati? Pendidikan formal dari tingkat dasar, pendidikan dasar sampai menengah itu Rp33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp57,7 triliun. Totalnya Rp91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati itu Rp91,2 triliun? Itu totalnya kurang lebih 63 juta siswa. Dari SD sampai puluhan tinggi," sebutnya.
Ia lantas membandingkan alokasi anggaran besar yang justru dinikmati oleh segelintir kelompok, seperti pada pendidikan kedinasan.
Diketahui bahwa pendidikan kedinasan yang justru menghabiskan anggaran terbesar, yakni Rp104,5 triliun, padahal hanya dinikmati oleh 13.000 peserta didik.
Padahal, sekitar 63 juta anak yang mengenyam pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi hanya mendapatkan Rp91,2 triliun saja.
"Pendidikan kedinasan Rp104,5 triliun. Siapa yang menikmati itu? Dan itu berapa orang? Hanya 13.000 orang. 13.000 orang memakai anggaran Rp100,45 triliun. Ini yang saya sampaikan dari tadi itu pendidikan yang berkeadilan. Jadi bagaimana kita mau memperbaiki pendidikan kalau anggaran 20 persen itu lebih banyak dipakai oleh pendidikan kedinasan," lanjutnya.
Ia menyarankan agar pendidikan kedinasan yang ditujukan untuk ASN level sarjana lebih baik dikurangi agar fokus anggaran dialihkan ke pendidikan dasar demi mempersiapkan generasi emas Indonesia.
“Harusnya anggaran pendidikan kedinasan itu dimasukkan ke dalam Kementerian dan Lembaga masing-masing, jangan disentuh 20 persen ini. Yang menyedihkan juga, sudah anggarannya sedikit, dikurupsi pula,” ujarnya.
"Jadi kalau yang dinas-dinas sudah S1 itu dikecilin aja dulu deh. Kasih yang dibawa-dibawa ini, supaya tahun 2035-2045 kita bukan Indonesia, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Mekeng akhirnya juga meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan langsung ke Komisi XI. Tujuannya agar mereka bisa menyalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. (rpi)
Load more