Daftar 29 Kementerian dan Lembaga yang Minta Tambahan Anggaran untuk 2026, Ini yang Paling Jumbo

6. Kementerian Pertanian (Kementan)

Menteri Amran Sulaiman mengusulkan revisi pagu menjadi Rp44,64 triliun dari baseline Rp13,7 triliun. Tambahan ini yang melonjak hampor tiga kali lipat dari pagu awal ini rencananya akan digunakan untuk program swasembada pangan serta belanja rutin. Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menegaskan akan meneruskan usulan itu ke Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

7. Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran Rp18,5 triliun karena menilai pagu indikatif Rp8,9 triliun belum cukup untuk penguatan kelembagaan dan pelayanan hukum.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, pagu indikatif Kejagung untuk 2026 hanya mencapai Rp8,9 triliun, justru menurun dari Rp24,2 triliun di tahun 2025.

8. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Baca Juga

Gelar Rakor Bareng BGN, Dasco Pastikan DPR Awasi Ketat Program MBG

Dalam rapat kerja Komisi III DPR pada Kamis (10/7/2025), KPK mengajukan tambahan anggaran Rp1,34 triliun yang rencananya akan digunakan untuk memperkuat fungsi manajerial, penindakan, dan pencegahan korupsi.

9. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Menteri Tito Karnavian mengusulkan tambahan Rp 3,14 triliun untuk menjalankan program prioritas nasional di daerah sesuai arahan RPJMN 2025–2029.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menyampaikan pagu indikatif Kemendagri sebesar Rp3,24 triliun. Tito menyebut pagu indikatif tersebut turun 32,30 persen atau sekitar Rp1,54 triliun dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni sebesar Rp4,79 triliun.

10. Kemenko Polhukam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar untuk 2026.

Usulan tambahan berkali lipat dari pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah ini disampaikan dalam dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Berdasarkan surat bersama dari menteri PPN dan Menteri Keuangan, Kemenko Polkam memperoleh pagu indikatif pada tahun 2026 sebesar Rp 126,5 miliar

11. Kementerian Koperasi (Kemenkop)

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Menkop Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran Rp5,98 triliun untuk tahun 2025. Tambahan ini, kata Budi Ariem sejalan dengan realisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang targetnya mencapai 80.000 unit hingga akhir 2025.

12. Kementerian ATR/BPN

Menteri Nusron Wahid meminta tambahan sebesar Rp3,63 triliun yang isampaikan di rapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 Juli 2025. Tambahan ini disebutnya akan digunakan untuk mengoptimalkan anggaran negara dalam membenahi dan meningkatkan mutu pelayanan pertanahan nasional.