Daftar 29 Kementerian dan Lembaga yang Minta Tambahan Anggaran untuk 2026, Ini yang Paling Jumbo

13. Kementerian Perindustrian

Tambahan dana sebesar Rp2,05 triliun diajukan oleh Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita. Menperin menyampaikan bahwa anggaran itu untuk menjalankan 255 program prioritas yang menyasar penguatan industri nasional.

14. Kemenparekraf

Menteri Teuku Riefky Harsya meminta tambahan Rp2,3 triliun atau naik berkali lipat dari pagu sebelumnya. Sebab, pagu indikatif Rp428 miliar dinilai belum mencukupi kebutuhan dasar, termasuk pembayaran gaji.

15. Kementerian PPN/Bappenas

Bappenas mengusulkan adanya penambahan pagu sebesar Rp2,01 triliun pada 2026. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut usulan tambahan anggaran itu akan digunakan keperluan belanja pegawai senilai Rp392 miliar, pelaksanaan tugas dan fungsi mandatory yang membutuhkan dana Rp55,11 miliar, quick wins Presiden atau program prioritas yang memerlukan tambahan dana sekitar Rp988,64 miliar, dan usulan PHLN yang memerlukan Rp80 miliar.

16. Kementerian BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan anggaran total Rp 604 miliar, jauh di atas pagu Rp150 miliar. Erick menyampaikan tambahan itu untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan BUMN.

17. Kementerian PAN-RB dan BKN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengajukan tambahan sebesar Rp 314,7 miliar untuk mendukung program reformasi birokrasi dan manajemen ASN. Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan pagu indikatif saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran berbagai program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

18. Kementerian PU

Menteri PU Dody Hanggodo memohon persetujuan Komisi V DPR RI atas usulan anggaran sebesar Rp139,74 triliun. Angka setara naik Rp68,88 triliun dibanding pagu tahun 2025 yang hanya sebesar Rp73,76 triliun.

Rinciannya, total sebesar Rp 65 triliun mau dipakai untuk program teknis dan Rp3,6 triliun untuk dukungan manajemen.

19. LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendapatkan dukungan Komisi XI DPR RI untuk optimalisasi Anggaran Tahun 2026. LKPP mengajukan tambahan Rp 248 miliar dari pagu Rp 94,4 miliar, untuk memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Kepala BPKP meminta tambahan anggaran Rp 1,05 triliun yang diusulkan penguatan pengawasan dan peningkatan manajemen internal pemerintahan.