Daftar 29 Kementerian dan Lembaga yang Minta Tambahan Anggaran untuk 2026, Ini yang Paling Jumbo

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sempat mengeluhkan anggaran perjalanan dinas yang dijadikan nol oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk Tahun Anggaran 2026.

21. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU meminta tambahan Rp 986 miliar dari pagu Rp 2,7 triliun, untuk mendanai kegiatan kelembagaan dan operasional menjelang pemilu.

22. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengajukan tambahan Rp16,02 triliun untuk program bantuan pangan, penanganan bencana, dan stabilisasi harga serta pasokan pangan nasional. Usulan itu meliputi tambahan anggaran Rp16,02 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan di tahun 2026 sebesar Rp79.425.015.000.

23. Kemendikdasmen

Baca Juga

Gelar Rakor Bareng BGN, Dasco Pastikan DPR Awasi Ketat Program MBG

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp71,11 triliun. Penambahan itu sudah termasuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan SD-SMP swasta gratis.

24.  Mahkamah Agung (MA)

Lembaga yudikatif MK, MA, dan KY beberapa waktu serentak rapat bersama Komisi III DPR. MA mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp7 triliun untuk tahun 2026. Usulan ini diajukan guna merealisasikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak para hakim.

25. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 130,9 miliar untuk tahun anggaran 2026. Saat rapat bersama DPR, Sekjen MK Heru Setiawan mengutarakan bahwa usulan tambahan itu akan dipakai untuk penanganan perkara hingga dukungan manajemen.

26. Komisi Yudisial (KY)

Kemudian Sekjen KY Arie Sudihar mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp 277,3 miliar untuk lembaganya. Anggaran itu digunakan untuk program peningkatan integritas hakim.

27. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK mengajukan anggaran tambahan Rp991,95 miliar kepada Komisi III DPR RI. Kepala PPATK Ivan Yustiavananda menjelaskan lembaganya telah mendapat pagu indikatif dari Menteri Keuangan sebesar Rp199 miliar dengan rincian belanja pegawai operasional sebesar Rp176,2 miliar dan belanja barang operasional Rp22,8 miliar. Namun, Ivan menyebut total kebutuhan anggaran PPATK adalah sebesar Rp1,19 triliun.

28. Kementerian PKP

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirai mengatakan kementeriannya membutuhkan total anggaran Rp49,854 triliun untuk tahun 2026.

Namun, pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan, yakni Rp1,82 triliun. Sehingga, Menteri Ara meminta anggaran tambahan kepada DPR RI sebesar Rp48,02 triliun.