Distribusi SPHP Diperkuat, Pengamat Yakin Gejolak Beras Mampu Kembali Stabil

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah pengamat menilai langkah pemerintah melalui Perum Bulog menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan instrumen penting untuk meredam gejolak pasar. Namun, menurutnya, keberhasilan kebijakan itu juga bergantung pada sinergi lintas sektor. 

“Beras ini kebutuhan pokok. Setiap dinamika harga, sekecil apa pun, berimbas signifikan terhadap konsumen. Karena itu, keberhasilan distribusi dan jaminan kualitas menjadi kunci,” kata Prof. Lilik Sutiarso, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam salah satu program siaran televisi swasta nasional, Rabu (27/08/025)

Prof. Lilik mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi distribusi dan kualitas beras dalam upaya-upaya menstabilkan harga beras di tingkat konsumen. 

Dirinya menegaskan bahwa beras sebagai komoditas pangan strategis memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi pasar, sehingga setiap dinamika harga maupun distribusi langsung berdampak luas pada masyarakat.

Ia menambahkan, “Bulog memang berperan sebagai operator, tetapi tanpa dukungan regulasi dan koordinasi dengan Bapanas, pemerintah daerah, hingga pihak swasta, distribusi pangan tidak akan optimal. Sistem pangan ini sifatnya multisektoral.”

Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Hermanto Siregar, juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara harga yang terjangkau dan peningkatan produksi nasional. Berdasarkan perhitungannya, produksi beras Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai 35 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan sekitar 32 juta ton, sehingga terdapat potensi surplus sekitar 3 juta ton.

Baca Juga

Menteri Koordinator Bidang Pangan Salurkan Bantuan Pangan di Malang

“Surplus ini modal penting untuk menjaga stabilitas, tapi tetap ada risiko distorsi pasar, seperti penimbunan dan spekulasi oleh oknum. Hal-hal inilah yang bisa memicu harga naik di luar kendali,” ujar Hermanto. 

Ia menambahkan, masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok yang paling rentan. 

“Kenaikan harga beras 10 persen saja dapat meningkatkan angka kemiskinan. Karena itu, menjaga ketersediaan beras dengan harga terjangkau bagi kelompok rentan harus jadi prioritas.”

Selain itu, Hermanto menegaskan adanya perbedaan kebutuhan antar-segmen masyarakat. 

“Bagi kelompok menengah bawah, yang paling penting adalah harga. Sementara kelas menengah atas lebih menuntut kualitas. Jadi kebijakan distribusi beras harus bisa menjawab keduanya: stabilitas harga sekaligus jaminan mutu,” ucapnya.

Menanggapi pandangan tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdani, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa pihaknya terus memperkuat distribusi beras SPHP agar menjangkau lebih banyak masyarakat. 

“Bulog ini operator, sementara regulatornya adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas). Begitu ada perintah, kami langsung eksekusi. Saat ini penyaluran SPHP dilakukan melalui tujuh saluran distribusi, mulai dari pasar tradisional, koperasi, institusi pemerintah, TNI-Polri, outlet BUMN, hingga retail modern,” jelas Rizal.

Untuk mencegah penyelewengan, Bulog juga memperkecil kemasan beras SPHP menjadi 5 kilogram dan membatasi pembelian maksimal 10 kilogram per konsumen. 

“Kami ingin menghindari praktik pengoplosan, sekaligus memastikan distribusi lebih merata. Selain itu, Bulog aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat paham bahwa beras SPHP aman, layak konsumsi, dan harganya stabil,” katanya.

Rizal memastikan kualitas beras Bulog terjamin karena seluruh gudang telah menerapkan standar pemeliharaan ketat, mulai dari fumigasi berkala hingga teknologi repacking modern. 

“Beras yang keluar dari gudang Bulog harus bersih dan sehat. Stok nasional masih aman, 3,9 juta ton, sehingga masyarakat tidak perlu cemas,” tegasnya.

Prof. Lilik mengapresiasi langkah tersebut, terutama penggunaan teknologi dalam penyimpanan dan pengemasan. Menurutnya, konsumen perlu diyakinkan dan diinfokan bahwa beras SPHP bukan hanya murah, tetapi juga berkualitas. 

“Aspek mutu tidak boleh diabaikan, apalagi konsumen kelas menengah atas biasanya lebih sensitif terhadap kualitas dibanding harga,” ujarnya.

Menutup perbincangan, Prof. Hermanto kembali menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi antarlembaga agar surplus produksi benar-benar berdampak pada stabilitas pasar. 

“Surplus itu tidak ada artinya jika distribusi tidak lancar. Justru bisa menimbulkan masalah baru bila ada penimbunan atau permainan harga,” pungkasnya.

Dengan stok yang dinyatakan aman dan distribusi melalui tujuh saluran resmi, publik kini menaruh harapan pada langkah Bulog bersama regulator pangan untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap harga beras yang terus menanjak, sembari memastikan kualitas dan keberlanjutan produksi tetap terjaga. (rpi)