Menkeu Purbaya Terima AGTI: Industri Tekstil Siap Bangkit Lewat Ekonomi Pancasila, Buka Lapangan Kerja Baru!

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima audiensi Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) di Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri tekstil nasional untuk mengakselerasi daya saing sektor padat karya tersebut.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto menegaskan komitmen asosiasi untuk membangun industri garmen dan tekstil nasional berlandaskan nilai-nilai Ekonomi Pancasila. Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara produktivitas, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan tenaga kerja.

“AGTI ingin membangun industri yang tidak hanya efisien dan berdaya saing, tetapi juga berkeadilan sosial. Pendekatannya bukan sekadar bisnis, melainkan menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru,” ujar Anne.

Roadmap dan Strategi Debottlenecking Industri Tekstil

Dalam pertemuan tersebut, AGTI memaparkan roadmap penguatan daya saing melalui pendekatan SWOT Analysis terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Analisis ini bertujuan memetakan peluang dan tantangan industri ke depan.

Anne mengungkapkan bahwa dalam dua minggu mendatang, AGTI akan memaparkan detail tantangan dan usulan debottlenecking kepada pemerintah untuk mempercepat langkah perbaikan struktural di sektor TPT.

Baca Juga

BUMN Tekstil Baru Bakal Dibentuk, Danantara Siapkan Integrator untuk Bangkitkan Industri

Audiensi ini disambut positif oleh Menkeu Purbaya dan jajaran Kemenkeu. Menurut Anne, tanggapan pemerintah menjadi “angin segar” bagi industri garmen dan tekstil tanah air yang tengah berupaya bangkit di tengah tekanan global.

Kolaborasi dengan KSSK dan Penyederhanaan Regulasi

AGTI juga tengah berkoordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin langsung oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan lanjutan dengan KSSK akan membahas berbagai aspek strategis, terutama penyederhanaan perizinan industri, termasuk penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tentang perizinan lingkungan hidup.

“Koordinasi dengan KSSK menjadi langkah penting agar sektor ini lebih efisien dan mampu bersaing, tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan,” jelas Anne.

AGTI Dukung Larangan Thrifting, Fokus pada Inovasi Daur Ulang

AGTI turut menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi impor dan peredaran produk thrifting atau pakaian bekas impor. Menurut Anne, langkah tersebut sangat tepat karena memberi peluang besar bagi produsen lokal untuk menguasai pasar dalam negeri.