Aturan Baru Menkeu, Surplus BI Bisa Ditarik Dukung Pendanaan APBN
- IST
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah membuka peluang memanfaatkan sisa surplus Bank Indonesia (BI) sebagai salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 30 Desember 2025.
PMK 115/2025 merupakan perubahan atas PMK 179/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara.
Dalam aturan baru ini, pemerintah menambahkan ketentuan Pasal 22A yang mengatur mekanisme tambahan setoran dividen, dividen interim, serta pemanfaatan sisa surplus BI.
“Menteri dapat meminta BI untuk menyetorkan sebagian sisa surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir,” demikian bunyi Pasal 22A PMK 115/2025, dikutip di Jakarta, Selasa.
Permintaan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara maupun adanya kebutuhan mendesak untuk menjaga pendanaan APBN.
Meski demikian, pengajuan setoran sisa surplus itu tetap dilakukan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.
Apabila sisa surplus BI yang tersedia lebih kecil dibandingkan hasil perhitungan berdasarkan laporan keuangan tahunan BI yang telah diaudit, BI wajib menyetorkan kekurangannya kepada pemerintah.
Sebaliknya, jika setoran sementara yang diterima pemerintah melebihi jumlah sisa surplus BI setelah diaudit, pemerintah berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan ini mulai efektif sejak PMK tersebut diundangkan, yakni per 30 Desember 2025.
Sebagai catatan, sisa surplus BI merupakan hasil kegiatan Bank Indonesia setelah dikurangi alokasi 30 persen untuk cadangan tujuan, sementara sisanya dicatat sebagai cadangan umum.
Dengan ketentuan tersebut, total modal dan cadangan umum BI ditetapkan sebesar 10 persen dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. (rpi)
Load more