Isu Direksi Bank Himbara Bakal Diubah Tuai Sorotan, Pemerintah Diminta Perkuat Mekanisme Komunikasi

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai kemungkinan evaluasi terhadap jajaran direksi bank Himbara. Isu tersebut mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pandangannya dalam sebuah forum di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kementerian Pertahanan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie menyinggung pentingnya tata kelola perbankan BUMN yang lebih merata, khususnya dalam penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Ia menilai perlu adanya perbaikan agar akses pembiayaan tidak hanya terfokus pada kelompok usaha besar.

“Bank Himbara harus memperhatikan pelaku usaha kecil agar mendapatkan akses kredit yang lebih adil. Tata kelola yang lebih baik dibutuhkan untuk memastikan perbankan BUMN benar-benar hadir bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sjafrie.

Isu evaluasi direksi bank Himbara ini pun menjadi perhatian publik, mengingat peran strategis perbankan BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pembiayaan UMKM, serta stabilitas sistem keuangan. Sejumlah pihak menilai, pembenahan tata kelola perbankan negara merupakan langkah yang penting, selama dilakukan melalui mekanisme yang transparan, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengamat menilai, ke depan komunikasi kebijakan terkait sektor strategis seperti perbankan dan BUMN perlu disampaikan secara terstruktur agar tidak menimbulkan interpretasi beragam di masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan. (nsp)