Baru 32,52 Persen Pejabat Lapor Harta Periode 2025, KPK Ingatkan LHKPN Bukan Formalitas

Selain itu, seluruh dokumen pendukung harus dilengkapi, termasuk Surat Kuasa yang menjadi bagian administratif dalam pelaporan. Format dokumen tersebut dapat diunduh melalui aplikasi e-Filing pada portal pelaporan LHKPN.

Surat Kuasa yang telah diisi wajib disertai materai senilai Rp10.000, baik dalam bentuk tempel maupun elektronik (e-materai). Ketentuan ini menjadi bagian dari keabsahan dokumen yang disampaikan.

Apabila menggunakan materai tempel, dokumen fisik harus diserahkan langsung ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di Gedung Merah Putih KPK. Sementara bagi pengguna e-materai, dokumen cukup diunggah kembali melalui sistem elektronik.

LHKPN Jadi Instrumen Pencegahan, Bukan Sekadar Laporan Tahunan

KPK menekankan bahwa LHKPN bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi merupakan instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dengan adanya pelaporan kekayaan secara berkala, potensi konflik kepentingan, gratifikasi tersembunyi, maupun lonjakan aset yang tidak wajar dapat dideteksi lebih awal. Transparansi ini menjadi fondasi dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Baca Juga

KPK Dalami Soal Kontainer yang Terparkir 30 Hari di Pelabuhan Tanjung Emas Terkait Kasus Suap DJBC

Kepatuhan melaporkan LHKPN juga mencerminkan keseriusan pejabat dalam menjalankan amanah jabatan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin kuat pesan bahwa integritas adalah standar utama dalam pelayanan publik.

KPK Buka Layanan Pendampingan

Untuk memastikan seluruh wajib lapor dapat memenuhi kewajiban dengan benar, KPK membuka ruang konsultasi, pendampingan, dan bantuan teknis bagi PN/WL yang mengalami kendala dalam pengisian maupun penyampaian laporan.

Langkah ini dilakukan agar tidak ada alasan administratif yang menghambat kepatuhan. KPK berharap seluruh pejabat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga target pelaporan sebelum tenggat waktu dapat tercapai secara optimal.

Sorotan Publik terhadap Transparansi Pejabat

Rendahnya angka kepatuhan di awal periode pelaporan menjadi pengingat bahwa transparansi masih memerlukan penguatan budaya, bukan sekadar regulasi. LHKPN pada akhirnya bukan hanya soal memenuhi kewajiban hukum, tetapi tentang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Dengan batas waktu yang masih tersisa hingga akhir Maret 2026, KPK mendorong seluruh wajib lapor segera menyelesaikan kewajibannya dan menunjukkan komitmen nyata terhadap pemerintahan yang bersih, terbuka, dan akuntabel. (nsp)